RM.id Rakyat Merdeka - Guru Besar IPB University Prof. Yuli Retnani menilai, industri perunggasan nasional menghadapi persoalan serius pada struktur usaha yang dinilai semakin terkonsentrasi dan berpotensi memunculkan praktik persaingan tidak sehat.
“Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan strukturnya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktik monopoli,” kata Prof. Yuli Retnani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut dia, industri perunggasan selama ini menjadi salah satu sektor strategis bagi perekonomian nasional karena mampu menyediakan protein hewani murah dan terjangkau bagi masyarakat melalui produksi daging ayam broiler dan telur.
Ia menjelaskan, industri perunggasan merupakan contoh keberhasilan modernisasi pertanian dan teknologi pangan karena ayam broiler dapat dipanen dalam waktu 30–40 hari dengan dukungan teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, dan manajemen kandang modern.
Baca juga : RI Dan Rusia Perkuat Kerja Sama Industri Strategis
“Industri perunggasan menjadi tulang punggung penyediaan protein hewani rakyat Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Namun demikian, Prof. Yuli mengungkapkan, banyak peternak rakyat mengeluhkan kerugian usaha yang berujung pada kebangkrutan, lilitan utang, hingga penyitaan aset kandang maupun rumah.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur industri akibat konsentrasi horizontal dan vertikal yang menguntungkan perusahaan besar di sektor hulu, tetapi menekan peternak kecil di hilir.
Ia menilai, perusahaan besar saat ini menguasai rantai usaha secara terintegrasi mulai dari pembibitan DOC (day old chick), pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong, distribusi, penyimpanan dingin, hingga perdagangan ritel.
Baca juga : AAJI Gelar Chief Risk Officer Forum 2026, Perkuat Ketahanan Industri Asuransi
“Perusahaan besar mengontrol harga input, pasokan DOC, distribusi, bahkan dapat mempengaruhi harga pasar ayam dan telur,” katanya.
Akibatnya, lanjut dia, peternak rakyat hanya menjadi “price taker” karena membeli input dengan harga tinggi, tetapi menjual hasil produksi dengan harga rendah serta menanggung risiko usaha paling besar.
Prof. Yuli juga menyoroti rencana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengundang investor baru di sektor hulu perunggasan yang dinilai menjadi isu sensitif di kalangan peternak, akademisi, maupun pelaku usaha.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kehadiran investor baru dapat menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dan memperluas akses peternak terhadap input produksi serta pasar. “Pemerintah dan KPPU mutlak harus melakukan reformasi struktur industri menjadi lebih sehat secara bertahap,” ujarnya.
Baca juga : PBSI Apresiasi Perjuangan Tim Uber Indonesia Raih Perunggu
Ia menambahkan, pembatasan integrasi vertikal yang berlebihan perlu dilakukan, antara lain dengan membatasi dominasi perusahaan pembibit besar dalam perdagangan ayam hidup serta mengalokasikan sebagian pasar bagi peternak mandiri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.