Guru Besar UIN Jakarta: Penataan Prodi Harus Seimbang, Ilmu Dasar Tetap Penting

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana penataan program studi (prodi) di perguruan tinggi yang kerap dipersepsikan sebagai “penghapusan prodi yang tidak relevan dengan industri” terus memantik respons dari kalangan akademisi. Di tengah agenda transformasi pendidikan tinggi yang tengah digulirkan pemerintah, para pakar mengingatkan agar arah kebijakan tersebut tidak direduksi dalam kerangka utilitarian semata.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik Ahmad Tholabi Kharlie menilai, wacana tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan proporsional.

“Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri perlu dikaji lebih cermat. Tidak semua program studi dapat diukur semata dari kebutuhan industri atau pasar kerja,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (1/5/2026).

Menurut Tholabi, ukuran relevansi dalam pendidikan tinggi tidak bisa direduksi hanya pada indikator serapan kerja atau kebutuhan pasar jangka pendek. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa banyak inovasi besar justru lahir dari disiplin ilmu dasar yang pada awalnya tidak dipandang memiliki nilai praktis langsung.

“Ukuran relevansi tidak bisa hanya dilihat dari kebutuhan jangka pendek. Banyak terobosan justru berakar dari ilmu-ilmu dasar yang dulu dianggap tidak praktis,” katanya.

Ia menambahkan, berbagai kemajuan teknologi modern saat ini memiliki fondasi pada riset-riset fundamental yang dikembangkan jauh sebelum kebutuhan industrinya muncul. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memikul tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan, bukan sekadar merespons dinamika pasar secara reaktif.

Lebih jauh, Tholabi mengingatkan bahwa orientasi pendidikan tinggi yang terlalu sempit berpotensi menggerus kapasitas inovatif bangsa. Jika perguruan tinggi hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, maka ruang bagi lahirnya gagasan-gagasan baru akan semakin terbatas.

“Jika perguruan tinggi hanya diarahkan untuk mencetak tenaga siap pakai, kita berisiko berhenti sebagai pengguna, bukan pencipta,” ujarnya.

Baca juga : Pengamat: Evaluasi Harus Objektif, Jangan Karena Tekanan Politik

Dalam pandangannya, fungsi pendidikan tinggi melampaui peran sebagai penyedia tenaga kerja. Ilmu murni, ilmu agama, dan filsafat memiliki kontribusi penting dalam membentuk cara berpikir, sistem nilai, dan arah perkembangan peradaban.

“Dalam kerangka yang lebih luas, ilmu murni, ilmu agama, dan filsafat berperan dalam membentuk cara berpikir, nilai, dan arah peradaban,” tutur Tholabi.

Ia menegaskan, penguatan dimensi-dimensi tersebut menjadi krusial di tengah tantangan global yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyangkut persoalan etis, sosial, dan kultural.

Karena itu, solusi atas persoalan relevansi program studi tidak semestinya ditempuh melalui pendekatan eliminatif. Menurut Tholabi, yang lebih dibutuhkan adalah upaya menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan industri secara konstruktif.

“Yang dibutuhkan bukan menutup atau melemahkan, melainkan menjembatani dengan kebutuhan industri,” katanya.

Langkah-langkah seperti pengembangan kurikulum adaptif, kolaborasi riset dengan industri, serta pembukaan ruang lintas disiplin dinilai dapat menjadi jalan tengah. Pendekatan ini memungkinkan lulusan tetap relevan tanpa mengorbankan kedalaman keilmuan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ilmu terapan dan fondasi keilmuan. Tanpa keseimbangan tersebut, pendidikan tinggi berisiko kehilangan orientasi jangka panjangnya.

“Keseimbangan antara ilmu terapan dan fondasi keilmuan harus dijaga agar pendidikan tinggi tetap menyiapkan masa depan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat,” ujarnya.

Transformasi, Bukan Penghapusan

Baca juga : Di Balik Sekolah Rakyat: Keringat, Pengorbanan & Harapan untuk Masa Depan

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan bahwa kebijakan penataan program studi merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi yang dilakukan secara komprehensif, bukan sekadar penghapusan prodi.

Dalam penjelasan resminya, kementerian menyebutkan bahwa penataan dilakukan secara terukur dan berbasis kajian menyeluruh. Sejumlah aspek menjadi pertimbangan, antara lain kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, serta kebutuhan strategis nasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak diarahkan untuk tunduk pada kepentingan industri semata. Perguruan tinggi tetap memegang mandat utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, membentuk karakter, serta memperkuat daya pikir kritis.

Dalam implementasinya, pendekatan yang didorong adalah transformasi program studi melalui penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, serta peningkatan kolaborasi lintas disiplin dan riset.

Selain itu, bidang ilmu dasar, ilmu sosial, humaniora, dan bidang non-terapan tetap ditempatkan sebagai bagian penting dalam sistem pendidikan tinggi nasional, berdampingan dengan penguatan sains dan teknologi.

Dengan demikian, narasi yang berkembang di publik mengenai “penghapusan prodi” dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menjaga Arah Pendidikan Tinggi

Di tengah dinamika tersebut, Tholabi memandang momentum ini sebagai ruang refleksi untuk menata kembali arah pendidikan tinggi Indonesia. Ia menegaskan bahwa relevansi tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kesesuaian dengan kebutuhan industri saat ini.

“Relevansi harus dipahami sebagai kemampuan pendidikan tinggi dalam menyiapkan masa depan yang belum sepenuhnya terdefinisi,” ujarnya.

Baca juga : Ketua PT Jakarta: Putusan Harus Bisa Dilaksanakan Secara Efektif

Menurut dia, pendidikan tinggi harus tetap menjadi ruang yang menjaga kedalaman berpikir sekaligus membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Tekanan kebutuhan jangka pendek tidak boleh mengaburkan horizon jangka panjang.

Pendekatan yang seimbang antara penguatan ilmu dasar dan pengembangan keterampilan terapan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi era disrupsi. Perguruan tinggi perlu memainkan peran sebagai penghubung antara tradisi keilmuan dan inovasi masa depan.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial dan budaya, keberadaan berbagai disiplin ilmu tetap memiliki relevansi strategis, termasuk yang tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan industri.

“Bangsa ini tidak hanya membutuhkan insinyur dan teknolog, tetapi juga pemikir, pendidik, dan penjaga nilai. Semua itu merupakan bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang tidak dapat dipisahkan,” kata Tholabi.

Perdebatan mengenai penataan program studi diharapkan tidak berhenti pada dikotomi antara “relevan” dan “tidak relevan”. Lebih dari itu, diskursus ini perlu diarahkan pada upaya membangun sistem pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan tinggi tidak hanya mampu menjawab kebutuhan industri, tetapi juga tetap setia pada misinya sebagai penjaga nalar kritis dan penggerak peradaban.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.