RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengirim sinyal optimisme kepada pasar dan publik. Melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen sebagai batu loncatan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Target KEM PPKF 2027 ini disampaikan Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Dalam paparannya, Purbaya menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8-6,5 persen.
Menurutnya, target tersebut disusun secara optimistis, tapi tetap terukur. Sekaligus menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, Pemerintah menetapkan inflasi berada pada kisaran 1,5-3,5 persen melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp 16.800-Rp 17.500 per dolar AS.
Sementara itu, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,5-7,3 persen. Adapun harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diasumsikan pada level 70-95 dolar AS per barel untuk mengantisipasi ketidakpastian global.
Postur fiskal 2027 dirancang dengan defisit APBN sebesar 1,8-2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut ditopang target pendapatan negara sebesar 11,82-12,40 persen PDB dan belanja negara pada kisaran 13,62-14,80 persen PDB.
Baca juga : Pemulangan Jemaah Berjalan, Pembenahan Haji Disiapkan
Purbaya menjelaskan, terdapat sejumlah strategi utama untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Pertama, memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling mendukung.
"Laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk akselerasi peningkatan derajat kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Kedua, mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Termasuk melalui peran Danantara dalam mendorong investasi produktif di sektor strategis dan meningkatkan partisipasi investor global.
"Investasi difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik," kata Purbaya.
Ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat melalui penguatan program perlindungan sosial, pengendalian inflasi, stabilitas harga, serta perluasan lapangan kerja. Keempat, memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif dan berkualitas sehingga memiliki efek pengganda yang kuat terhadap perekonomian. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
"Melalui berbagai kebijakan tersebut, aktivitas ekonomi dapat berputar lebih cepat, sektor riil bergerak lebih kuat, sehingga mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," jelasnya.
Baca juga : Dar Der Dor Dekat Markas Timnas Inggris, 9 Orang Terluka
Target pertumbuhan tersebut mendapat respons positif dari sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Kadafi menilai target 6,5 persen mencerminkan optimisme pemerintah untuk keluar dari tren pertumbuhan ekonomi yang selama ini berkisar di level 5 persen.
Senada, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wijanto menilai target pertumbuhan dan inflasi yang tertuang dalam KEM PPKF 2027 cukup realistis dan mampu membangun optimisme publik terhadap arah perekonomian nasional.
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin bahkan meyakini target pertumbuhan 6,5 persen dapat menjadi jembatan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Menurutnya, KEM PPKF harus menjadi panduan implementasi pembangunan yang mampu menjaga konsumsi rumah tangga, meningkatkan efektivitas belanja Pemerintah, mendorong investasi, serta memperkuat ekspor.
Meski demikian, sejumlah anggota DPR memberikan catatan kritis. Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansyah menilai asumsi ICP sebesar 70-95 dolar AS per barel perlu ditinjau kembali mengingat ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Legislator NasDem itu mengusulkan agar asumsi ICP dinaikkan menjadi 90-105 dolar AS per barel. Di saat yang sama, pemerintah juga didorong mengoptimalkan lifting minyak hingga mencapai 615 ribu barel per hari.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah agar tidak menambah tekanan terhadap defisit maupun utang negara.
Baca juga : Gempa Filipina Goyang Sulawesi
"Seperti mobil nasional, motor nasional, industri semikonduktor, giant seawall, dan rekonstruksi pascabencana harus memiliki skema pembiayaan yang tidak menambah tekanan, defisit, dan utang negara," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah fokus menjalankan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) beserta 60 program turunannya dengan dukungan anggaran yang memadai dan indikator yang terukur. PDIP juga menyoroti target pendapatan negara sebesar 11,8-12,4 persen terhadap PDB yang dinilai masih cukup jauh dari sasaran 18 persen pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Adapun Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Hasan mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal di tengah target defisit APBN sebesar 1,8-2,4 persen terhadap PDB.
"Dengan defisit yang menyempit, beban bunga utang menjadi titik rawan keberlanjutan, sehingga efektivitas belanja menjadi semakin penting," kata Marwan saat membacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.