RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan harga BBM dan elpiji subsidi tidak naik, sekalipun Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga terhadap sebagian BBM nonsubsidi per Rabu (10/6/2026). Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250/liter.
Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000/ liter. Sementara Pertalite masih dijual Rp 10.000/liter dan Biosolar Rp 6.800/liter.
“Kenaikan harga hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi. Untuk BBM dan elpiji subsidi tidak ada kenaikan. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan," kata Bahlil saat Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).
Dewan Energi Nasional (DEN) menilai, penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tingginya tekanan harga minyak dunia. Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi sejak Maret 2026. Saat itu, harga minyak dunia melonjak akibat konflik Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
"Pemerintah mencoba menahan beberapa waktu yang lalu. Sekarang dilepas karena terkait ketahanan fiskal kita," ujar Satya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Rabu (10/6/2026).
Baca juga : Buntut OTT Bupati Muara Enim, KPK Amankan 5 Pegawai BPK
Selama harga Pertamax ditahan di level Rp 12.300/liter, lanjutnya, negara menanggung selisih yang cukup besar dibanding harga keekonomiannya. "Kalau selisihnya hampir Rp 4.000 per liter dan dikalikan jutaan liter yang dikonsumsi masyarakat, tentu angkanya sangat besar,” jelas Satya.
"Sekarang, BBM nonsubsidi dikembalikan ke mekanismenya. Harganya bisa naik atau turun mengikuti fluktuasi harga minyak dunia," imbuhnya.
Satya memastikan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. "Kenaikan hanya terjadi pada BBM nonsubsidi. Pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien," ujarnya.
Dalam keterangan yang dirilis pada Selasa (9/6/2026), Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dilakukan, setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian.
Keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi nasional. Menurutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan implementasi tata kelola energi untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.
Baca juga : Penguatan Organisasi, PSI Aceh Bakal Roadshow Ke Seluruh Kabupaten/Kota
“Pertamina memastikan distribusi dan ketersediaan BBM tetap terjaga di seluruh Indonesia,” tegas Roberth.
Jaga Fiskal & Stabilitas Ekonomi
Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, publik perlu memahami penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green 95 sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
"Kami memahami, menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," kata Anggawira, Rabu (10/6/2026).
Karena itu, HIPMI mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi. Mulai dari penguatan efisiensi rantai logistik nasional, percepatan pembangunan infrastruktur energi dan transportasi, hingga pemberian insentif bagi sektor-sektor yang terdampak signifikan, terutama industri padat karya dan UMKM.
Selain itu, pemerintah juga diminta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta memperluas akses pembiayaan yang kompetitif agar dunia usaha memiliki ruang melakukan penyesuaian.
Baca juga : Bantah Punya Yayasan Kelola SPPG, Hanura Dukung Program MBG
"Dunia usaha tak hanya membutuhkan harga energi yang murah, tetapi juga kepastian usaha, efisiensi ekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan keseimbangan tersebut, pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja dapat terus terjaga," papar Anggawira.
Senada, Ekonom UGM Yogyakarta Fahmy Radhi juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan langkah menjaga daya beli. Sebab, menurutnya, yang paling merasakan dampak kenaikan harga Pertamax adalah kelompok masyarakat kelas menengah.
“Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pemberian diskon tarif listrik untuk kelompok rumah tangga tertentu. Selain itu, layanan transportasi umum juga perlu diperkuat, agar beban masyarakat bisa berkurang,” saran Fahmy. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.