RM.id Rakyat Merdeka - Melimpahnya stok beras nasional belum mampu menahan kenaikan harga di pasaran. Di saat yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kesejahteraan petani justru mengalami penurunan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengungkapkan, sepanjang Juni 2026 harga beras naik di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan itu terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa stok dan penyerapan beras nasional saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah.
“Harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan seluruh wilayah di Indonesia. Sekali lagi, ini merupakan harga rata-rata,” kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras naik 0,97 persen dibandingkan Mei 2026 atau 6,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga beras premium meningkat 1,01 persen secara bulanan dan 11,66 persen secara tahunan, sedangkan beras medium naik 0,92 persen secara bulanan dan 5,10 persen secara tahunan.
Kenaikan juga terjadi di tingkat grosir sebesar 0,82 persen secara bulanan dan di tingkat eceran sebesar 0,45 persen. Beras pun kembali menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi pada Juni 2026.
Namun, lonjakan harga tersebut belum berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 justru turun tipis 0,06 persen menjadi 127,65 dibandingkan bulan sebelumnya.
Baca juga : Penerimaan Siswa Baru Di Jakarta Berjalan Baik
Ateng menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) hanya sebesar 0,49 persen, lebih rendah dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik 0,55 persen. Artinya, biaya yang harus dikeluarkan petani meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan yang mereka peroleh.
“Jadi, indeks harga yang diterima lebih rendah daripada indeks harga yang dibayar. Hal itu berpengaruh terhadap penurunan NTP,” ujar Ateng.
Menurut Ateng, kenaikan pendapatan petani ditopang oleh meningkatnya harga karet, gabah, bawang merah, dan jagung. Namun, pengeluaran petani juga membengkak akibat naiknya harga berbagai kebutuhan, seperti beras, bawang putih, dan bensin.
Untuk menjinakkan harga, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar rakyat .
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono mengatakan, pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena merupakan barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.
Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
Baca juga : AS Vs Bosnia-Herzegovina, Tuan Rumah Punya Rekor Buruk Lawan Tim Eropa
“Nah, ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik), tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.
Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026, yang periodenya dimulai pada Maret hingga 29 Juni, telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Berpihak Ke Petani
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu terobosan krusial yang dilakukan pemerintah adalah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan melipatgandakan kuota menjadi 9,5 juta ton.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, kata dia, rantai birokrasi dipangkas sehingga distribusi dari PT Pupuk Indonesia dapat langsung menuju Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi. Sistem penebusan pupuk juga dipermudah secara digital hanya dengan menggunakan KTP.
Baca juga : Dilanda Panas Esktrem, 1.300 Orang Meninggal: Eropa Terpanggang
Dari sisi harga, lanjut Qodari, Pemerintah telah menurunkan harga pupuk urea bersubsidi sebesar 20 persen menjadi Rp 1.800 per kilogram (kg), sedangkan pupuk NPK menjadi Rp 1.840 per kg sejak Oktober 2025. Sektor perikanan juga kembali memperoleh alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 295.000 ton setelah sempat terhenti selama empat tahun.
“Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, bentuk keberpihakan pemerintah kepada petani telah ditunjukkan lewat berbagai kebijakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).
Selain pembenahan sektor pupuk, akselerasi mekanisasi pertanian juga terus digenjot melalui alokasi anggaran Rp 4,19 triliun dari Kementerian Pertanian untuk menyalurkan 38.969 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pada 2026. Alat modern seperti traktor, combine harvester, hingga drone penyemprot hama kini disalurkan secara masif dengan dukungan skema kredit berbunga ringan dari bank pemerintah.
Di sisi hilir, kata dia, kebijakan menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kg dinilai mampu menjaga pendapatan petani tetap menguntungkan. Integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir tersebut berdampak pada produksi beras nasional 2025 yang mencapai 34,69 juta ton berdasarkan data BPS, sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) serta Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.