RM.id Rakyat Merdeka - Subsidi energi di 2027 membengkak menjadi Rp 272 triliun. Angka ini naik sebesar 20,1 persen dibanding subsidi energi 2026 yang sebesar Rp 227,25 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menjelaskan, kenaikan itu dipengaruhi sejumlah aspek. Di antaranya karena harga minyak dunia yang melambung dan melemahnya nilai tukar rupiah.
"Nilai tukarnya juga memengaruhi. Karena asumsi nilai tukarnya juga memengaruhi semua kan," ucapnya, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Dalam APBN 2026, proyeksi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS. Sedangkan dalam RAPBN 2027, nilai tukar rupiah diasumsikan Rp 17.500 per dolar AS.
Baca juga : Eropa Tertarik Investasi di Sektor Hilirisasi-Pertanian, RI Masih Jadi Gadis Yang Cantik
Harga minyak juga mengalami kenaikan. Dalam APBN 2026, Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dolar AS per barel. Sedangkan dalam RAPBN 2027, IPC diproyeksikan 75 dolar AS per barel.
Erani melanjutkan, besaran subsidi ini belum final. Sebab, RAPBN 2027 masih dibahas. Kementerian ESDM masih akan melakukan penggodokan bersama DPR mengenai kuota subsidi, harga minyak dunia, dan ICP.
"Ada beberapa variabel lain yang itu bisa mempengaruhi besar kecilnya atau bertambah berkurangnya subsidi," imbuhnya.
Ia memperkirakan, angka final subsidi energi akan terlihat pada September atau Oktober 2026, saat Undang-Undang (UU) APBN 2027 disahkan DPR.
Baca juga : Setelah Iran, Israel Bidik Turki
Merespons hal ini, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Farah Puteri Nahlia memandang, Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi dan bantalan fiskal untuk APBN 2027. Sebab, harga minyak dunia masih bergerak liar imbar perang di Timur Tengah yang belum diketahui akhirnya.
Farah mengatakan, membengkaknya subsidi energi perlu diantisipasi agar tidak membenani ruang fiskal. Kenaikan subsidi bisa membuat alokasi fiskal untuk belanja produktif bisa berkurang.
Ia juga menggarisbawahi asumsi ICP 75 dolar AS per barel dengan target lifting minyak 610 ribu barel per hari dalam RAPBN 2026. Menurutnya, target tersebut perlu dicapai dengan kerja keras.
"Target lifting membutuhkan upaya serius. Karena produksi nasional masih didominasi lapangan yang sudah mature (tua)," ucap politisi PAN ini.
Baca juga : KPK Usut Pemotongan Upah Pungut Di Bappenda Bogor
Sementara, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai, kebijakan energi tidak boleh hanya ditempatkan pada kerangka pengendalian beban fiskal. Kebijakan tersebut harus masuk dalam strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi.
Telisa mengatakan, salah satu perlu segera dilakukan adalah transisi energi. "Harus menjadi strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan," ucapnya, di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Ia menambahkan, diversifikasi bauran energi menuju sumber energi terbarukan menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi kerentanan energi Indonesia. Namun, transisi tersebut harus dilakukan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.