RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah telah menempatkan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang diyakini mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Salah satu PSN di Banten yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9&10.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI ) DPD Banten, Syaiful Bahri yakin PSN di Provinsi Banten bisa menekan jumlah pengangguran. Apalagi sejak pandemi corona (Covid-19) jumlah pengangguran bertambah.
Dia bilang selain pengusaha Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga meyakini pembangunan pembangkit ini bisa menjadi menjadi solusi atasi pengangguran dan perekonomian daerah yang terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan saat ini.
Baca juga : PT PII Beri Penjaminan Proyek Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo
"Akan segera dijalankannya pembangunan proyek (pembangkit) tenaga listrik Jawa 9&10 ya baguslah dari sisi tenaga kerja. Sepanjang itu betul- betul diawasi Disnaker bahwa yang diutamakan adalah tenaga kerja lokal, itu betul-betul mengurangi pengangguran," Syaiful dalam keterangan persnya.
HIPPI menilai, pembangunan PLTU baru ini juga membuka celah bagi pengusaha lokal untuk bisa berkecimpung dalam aneka ragam pekerjaan.
Namun, dia mengingatkan, agar pengusaha daerah juga harus mengevaluasi diri, dan menambah skill kompetensi.
"Jika memang tidak mampu, selayaknya pengusaha lokal bekerjasama dengan pengusaha luar, yang mengedepankan keikutsertaan pekerja lokal," terangnya.
Baca juga : PKPU Green Pramuka City Berujung Damai, Pengembang Lega
Di sisi lain, Syaiful juga mengingatkan pemerintah daerah. Adanya investasi segar di Banten, menuntut kreatifitas dari pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali potensi ekonomi.
Investasi juga menuntut adanya regulasi yang baik. Salah satunya pajak, untuk bertambahnya pendapatan asli daerah serta pengentasan pengangguran di daerah. Provinsi Banten sendiri tengah mengalami kesulitan keuangan.
Target pendapatan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020 turun, atau defisit pendapatan sebesar Rp1,796 triliun, dengan rincian APBD tahun 2019 kemarin sebesar Rp 13,2 triliun turun menjadi Rp 11,6 triliun pada APBD tahun 2020 ini.
Terhadap PSN ini, Pemerintah Provinsi Banten, menegaskan bahwa proyek strategis nasional memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja.
Baca juga : PII Jamin Proyek Pembangunan PLTP Dieng dan Patuha Unit 2
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, penyerapan warga lokal ini, akan mendorong pendapatan per kapita.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.