Sebelumnya
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, arahan Presiden Jokowi minta agar divestasi bisa dipercepat namun tetap dilakukan secara hati-hati. Presiden, kata Lukas, menekankan agar jangan sampai ada lagi penumpang gelap yang masuk dalam proses divestasi saham Freeport. "Presiden menekankan kita harus hati-hati terhadap keberpihakan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk tidak jelas," ujarnya.
Baca juga : Menteri Airlangga: Aturan Mobil Listrik Terbit Akhir Tahun
Pernyataan Lukas merujuk saat publik dikejutkan dengan adanya skandal Papa Minta Saham yang pernah terjadi. Kasus ini melibatkan Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, yang disebut mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport. "Banyak orang minta saham. Ada papa minta saham, mama minta saham. Presiden tidak menginginkan seperti itu. Tidak boleh ada orang lain masuk seperti itu. Ini untuk Indonesia," ujarnya.
Lukas menegaskan, divestasi saham Freeport merupakan langkah berani yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Jadi, kami yakin bahwa Pemerintah Papua dan Mimika akan memiliki 10 persen saham. Tentu Presiden menegaskan kita kawal proses yang terjadi sampai selesai. Sebelum berakhir Desember ini, negosiasi 51 persen sudah selesai," ucapnya.
Baca juga : Kementerian BUMN Permak Pabrik Gula
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan isu sektor lingkungan dalam proses divestasi saham Freeport Indonesia sudah rampung. Isu sektor lingkungan yang dimaksud adalah membuat Roadmap (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan sampai 2024. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.