Pak Darmin Jalan Terus

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyurutkan rencana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. Pekan depan regulasi itu ditargetkan sudah diimplementasikan.

 Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, regulasi relaksasi DNI belum rampung. Tetapi ditegaskannya, tidak ada pembatalan atau penundaan regulasi tersebut. Ditargetkan Darmin, aturan itu selesai minggu ini. 
“Kalau yang peraturan untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE) sudah selesai, sudah kami kirim (ke Presiden), tinggal itu (revisi DNI). Mudah-mudahan akhir minggu kita selesai,” imbuh Darmin di Jakarta, kemarin. 

Seperti diketahui, relaksasi DNI menuai polemik. Banyak pelaku usaha memprotes kebijakan tersebut karena mereka memandang kebijakan tersebut bakal mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab dari 25 sektor usaha yang dibuka untuk investasi asing hingga 100 persen, sudah dikerjakan UMKM. Namun tudingan itu sudah dibantah pemerintah berkali-kali. Karena, setiap investor yang ingin masuk berinvestasi di dalam negeri dibatasi oleh aturan minumum investasi. Selain itu, juga dibatasi pada sektor tertentu saja. 

Baca juga : Darmin: Jangan Teriak Mau Menang-menangan

Darmin mengungkapkan, hari ini dirinya akan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo untuk melakukan sosialisasi sekaligus diskusi satu kali lagi dengan pelaku usaha. Setelah dari acara itu, dirinya baru akan menyodorkan aturan final DNI ke Presiden.  Darmin mengimbau kalangan dunia usaha harus tetap tenang dan tidak gaduh dalam menyikapi polemik penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi ke- 16.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengamini, dalam Rapimnas akan ada pembahasan DNI.  Rosan mengungkapkan, ada beberapa hal yang akan ditanyakan ke pihak pemerintah. “Antara lain, kenapa kita tidak dilibatkan oleh pemerintah. Padahal, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu,” ungkap Rosan. 

Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Suryo Wicaksono menyambut gembira Rapimnas Kadin digelar di Solo. Menurutnya, selain para menteri, Presiden Jokowi juga akan ikut hadir. 
“Ini sebuah kehormatan, da¬lam sejarah Kadin Jawa Tengah berdiri, baru kali ini ditun¬juk Kadin Pusat untuk menyelenggarakan event nasional yang juga akan dihadiri Presiden Jokowi,” jelasnya. 

Baca juga : Luhut Dan Brodjo Tepis Asing Bakal Jajah UMKM

Tidak Gentar 
Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Martias menyatakan mendukung kebijakan pemerintah membuka investasi asing di sektor kayu lapis.  Menurutnya, selama industri dalam negeri mampu berdaya saing, masuknya investasi asing bukan suatu kendala.

“Tidak ada masalah, kita tidak usah takut, yang penting kita bisa berkembang. Dengan adanya investasi asing kita dapat bersinergi guna meningkatkan ekspor dan menyediakan lapangan kerja. Karena industri kayu lapis merupakan industri padat karya,” kata Martias di sela-sela acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-VIIIAPKINDO di Jakarta, kemarin. 

Martias mengatakan, jangan terpaku pada DNI. Sebab, industrinya kan tetap dibangun di Tanah Air. Sehingga tidak memungkinkan sepenuhnya akan dikuasai oleh asing.  Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono juga meyakinkan relaksasi DNIbagus untuk kepentingan industri kayu.  Relaksasi DNI akan membuat industri nasional lebih kompetitif. Kita harapkan bisa memperkuat sektor hulu,” imbuhnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.