Banyak Masyarakat Blokir Angkutan Over Kapasitas

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengusaha angkutan barang kudu taat aturan jika kegiatan usaha ingin berjalan lancar. Sebab ke depan pemerintah bakal lebih gencar melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan over kapasitas.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengungkapkan, pihaknya akan mempercepat pengoperasian jembatan timbang untuk menekan peredaran angkutan barang yang melebihi muatan dan dimensi (over dimensi dan over loading/Odol). Targetnya, 92 jembatan timbang bisa beroperasi sampai tahun 2019.

Baca juga : Bos BKPM: Paket Ekonomi Untuk Gairahkan Investasi

Upaya percepatan, menurut Budi, dilakukan pihaknya dengan melakukan sinergisitas dengan PT Surveyor Indonesia, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

“Kami tidak eksklusif, kami menerima bantuan dari Surveyor Indonesia. Ini sekaligus juga sebagai bukti bahwa kami serius ingin menghilangkan praktek pungutan liar yang mungkin selama ini ditemui di jembatan timbang,” ungkap Budi dalam keterangan tertulisnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (24/11).

Baca juga : Industri Plastik Di Ujung Tanduk

Budi mengklaim selama satu tahun melakukan pemberantasan angkutan Odol, hasilnya cukup menggembirakan. Semakin banyak asosiasi angkutan logistik mendukung langkah pemerintah menegakan aturan. “Banyak pelaku usaha mendukung, meskipun kami masih memberikan toleransi kepada beberapa asosiasi logistik terkait penertiban angkutan,” ungkapnya.

Selain asosiasi angkutan, Budi mengatakan, banyak masyarakat umum menyatakan memberikan dukungan. Masyarakat yang sadar pentingnya menjaga infrastruktur jalan terus tumbuh. Hal itu juga tercermin dari banyaknya masyarakat yang menutup akses jalan untuk mencegah angkutan over kapasitas lewat daerah mereka.

Baca juga : Fokus Akhir Tahun, INKA Genjot Penjualan Gerbong Ke Bangladesh

“Masyarakat sadar jika jalan sering dilewati angkutan overloading akan membuat jalanan rusak. Makanya mereka mendorong agar jembatan timbang secepatnya dioperasikan,” imbuhnya. Budi berharap, pemerintah daerah mendukung penertiban angkutan Odol. Membuat regulasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap angkutan odol.

Untuk mendorong itu, lanjut Budi, Kemenhub akan berkoordinasi dengan intensif dengan Korlantas untuk membuat kebijakan yang dapat menukik sampai tingkat provinsi. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.