RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga tercapai 12.095.000 bidang tanah terdaftar atau sekitar 61,9 persen dari seluruh bidang tanah di Jawa Timur.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil mengapresiasi sinergi dari berbagai pihak terkait yang telah berupaya memberikan kepastian hukum terhadap aset masyarakat, Pemerintah Daerah maupun BUMN di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, capaian ini juga karena dukungan Pemprov Jatim dan seluruh Pemerintah Daerah, serta dorongan positif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tanah di Jatim harus cepat didaftarkan 100 persen. Namun, pembebasan BPHTB hanya untuk tanah-tanah masyarakat di tahap pendaftaran tanah pertama saja. Jika sudah terselesaikan, masyarakat punya sertipikat. Bagi yang punya semangat enterpreneur, bisa menggunakan sertipikat itu jadi modal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.” ujar Sofyan melalui keterangannya, Selasa (28/12).
Baca juga : Bukit Podomoro Luncurkan Ruko Eksklusif Di Jakarta Timur
Kegiatan penyerahan sertipikat di Jawa Timur membagikan sebanyak 395.000 sertipikat atas tanah yang telah terbit di 38 kabupaten/kota. Selain itu, ada juga penyerahan sertipikat aset pemerintah daerah kota sebanyak 9.916 bidang dengan rincian, 5.778 bidang sudah diserahkan sebelumnya dan 4.138 bidang diserahkan hari ini.
Kemudian, penyerahan sertipikat tanah aset PT PLN Persero sebanyak 2.509 bidang dengan rincian, 2.200 bidang diserahkan sebelumnya dan 309 bidang diserahkan hari itu.
“Pada 2021, Jawa Timur dapat target PBT sebanyak 1.396.082 bidang, telah tercapai 100 persen dan ini mungkin terbesar se-Indonesia. Untuk target SHAT sebanyak 1.716.494 bidang, tercapai juga 100 persen dengan perincian sertipikat sejumlah 1.318.312 bidang saat ini. Jika ditotal dengan potensi maka berjumlah 1.319.956 bidang. Alhamdulillah, ini juga terbesar se-Indonesia,” papar Jonahar selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, saat melaporkan capaian PTSL.
Ia menyampaikan, bahwa kunci capaian ini karena Menteri ATR/Kepala BPN selalu memonitor dan membimbing.
Baca juga : Kementerian ESDM Sempat Surati Bareskrim Minta Tertibkan Penambangan Liar
“Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov dan Pemda Jatim terkait pembebasan biaya BPHTB untuk peserta PTSL. Sebanyak 6 kabupaten se-Jatim telah menerapkannya, yaitu Kabupaten Ponorogo, Jombang, Madiun, Pasuruan, Magetan, dan Blitar,” jelasnya.
Penyerahan sertipikat tanah aset Pemerintah Daerah, diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Kakanwil Provinsi Jatim, Jonahar, untuk Kabupaten Banyuwangi sebagai perwakilan pemda yang telah mendaftarkan sertipikat sebanyak 2.100 dari 7.758 sertipikat aset pemda se-Jawa Timur yang telah selesai pada tahun 2021.
Selanjutnya, sertipikat tanah aset PT PLN Persero diberikan kepada Executive Vice President Legal, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Properti PT PLN Persero.
Pada 2019, PLN baru menyelesaikan 30 persen.PLN melakukan sertipikasi melalui kerja sama MOU dengan Kementerian ATR/BPN pada 12 November 2019.
Baca juga : Mendagri Genjot Pemda Akselerasi Vaksinasi Covid-19
“Berkat kerja sama antar intansi, sepanjang 2021 telah diperoleh 63 persen tanah tersertipikasi,” terang Sinthya Roesly selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PLN Persero. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.