RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Sosial Tri Rismaharini terbang ke Arab Saudi untuk menghadiri Kongres Kewirausahaan Global (GEC). Dalam kegiatan ini, Risma dipilih menjadi pembicara kunci dan diminta untuk berbagi pengalamannya di Tanah Air untuk mengembangkan program kewirausahaan bagi kelompok rentan yang terdampak pamdemi Covid-19.
Risma menyatakan, pandemi telah memukul semua sektor di Tanah Air. Kelompok miskin dan rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Untuk mendukung kelompok rentan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program kesejahteraan sosial secara intensif.
"Yaitu berupa bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan/PKH) untuk 10 juta penerima manfaat, bantuan sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) untuk 18,8 juta penerima manfaat. Tathun 2021 nilai bantuan sekitar Rp 105 triliun (atau 7,5 juta dolar AS)," beber Risma, dalam acara itu, dikutip Selasa (29/3).
Baca juga : Bangun Rumah Produksi Di Papua, Risma Hidupkan Ekonomi Mamberamo-Sarmi-Jayapura
Selain itu, diberikan juga program afirmatif khusus untuk mendukung kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan yatim piatu. Pandemi juga membuat sebagian anak-anak kehilangan orangtuanya dan menjadi yatim piatu (YAPI) baru di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
"Untuk anak YAPI, pemerintah meluncurkan program yang mendukung pendidikan dan kebutuhan sehari-hari mereka," jelasnya.
Dalam upaya menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dengan melihat luasnya wilayah tanah air yang terdiri dari 16.772 pulau. Dengan kondisi demikian, penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat mengandalkan keunggulan dalam pengelolaan data.
Baca juga : Airlangga Hartarto: Kewirausahaan Mahasiswa Bantu Indonesia Keluar Pandemi
"Pengelolaan Data menjadi prioritas pertama saya ketika ditugaskan di Kementerian Sosial, Desember 2020 lalu. Perubahan besar dalam manajemen data diberlakukan dengan tujuan untuk memastikan penerima yang tepat dan waktu distribusi yang cepat,” jelas politisi PDIP ini.
Kemensos juga melakukan verivali data penerima di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasilnya, pada awal tahun 2021, dilakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Kependudukan yang dikelola Kemendagri.
"Setiap bulannya dilakukan pencocokan data, verivali data yang lebih sering untuk mengakomodasi dinamika pergeseran demografis dan geografis penerima bantuan," beber Risma.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.