BREAKING NEWS
 

Luncurkan Prangko Seri Pos PLBN

Mahfud: Untuk Jaga Kedaulatan Bangsa

Reporter : DIDI RUSTANDI
Editor : ACHMAD ALI FUTHUHIN
Jumat, 23 Desember 2022 07:55 WIB
(Dari kiri) Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haytar, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, saat peluncuran Prangko Seri PLBN, di Aceh, Kamis (22/12/2022). (Foto: Antara/Kornelis Kaha)

 Sebelumnya 
Dalam upaya menjaga wilayah perbatasan, Tito mendorong jaja­ran Pemerintah Pusat dan daerah bekerja sama di bawah arahan Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPP. Diharapkan, langkah tersebut semakin mem­perkokoh kedaulatan NKRI.

“Satu karang saja di terluar itu menjadi titik penting yang bisa menjadi batas penentuan antarnegara. Oleh karena itu, satu karang pun yang tenggelam pada saat pasang, kita harus tetap jaga seperti di Selat Malaka,” tandasnya.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud mengatakan, sudah ada tiga prangko seri PLBN yang dilun­curkan tahun 2022, dari delapan PLBN yang dimiliki Indonesia.

Baca juga : Genderang Rapa'i Ditabuh, BNPP Luncurkan 3 Prangko Seri PLBN Di Aceh

Peluncuran prangko ini meru­pakan kerja sama kita dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan PT Pos Indonesia.

“Peluncuran prangko sering PLBN ini merupakan bentuk pengakuan kedaulatan NKRI,” tutur Ardy.

Tiga prangko seri PLBN yang sudah diluncurkan, yaitu ber­latar belakang PLBN Motaain, Atambua, Nusa Tenggara Timur, PLBN Aruk di Sambas, Kalimantan Barat dan PLBN Skouw di Jayapura, Papua.

Baca juga : BIN Bina Pemuda Papua Untuk Geluti Pertanian Dan Perikanan

“Tahun depan kita harapkan ada lagi prangko seri PLBN yang diluncurkan,” harapnya.

Prangko mampu menunjuk­kan kedaulatan suatu negara di wilayah perbatasan. Setiap terbit suatu prangko, akan mendapat pengakuan lebih dari 200 negara anggota Universal Postal Union (UPU), sebuah organisasi interna­sional yang didirikan pada 1874.

Organisasi ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengiriman barang dan prangko, yang bermarkas di Bern, Swiss.

Baca juga : Kartu Prakerja Bisa Untuk Mitigasi Risiko Perlambatan Ekonomi

Demikian juga sebaliknya, bila negara-negara anggota UPU tidak mengakui negara tersebut, maka prangkonya juga tidak diakui.

Sebagai contoh, faktor kekalah­an Indonesia dari Malaysia dalam konflik perebutan Pulau Sipadan-Ligitan silam, karena kurangnya dokumen yang menunjukkan klaim kedaulatan sebuah negara.

Salah satunya, keberadaan prangko. Malaysia memiliki prangko Sipadan-Ligitan. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense