Kartu Prakerja Bisa Untuk Mitigasi Risiko Perlambatan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tengah menyiapkan pelaksanaan program Kartu Prakerja untuk 2023 dengan skema normal. Pelaksanaannya akan dimulai pada kuartal I-2023. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menilai, Kartu Prakerja lebih tepat ketika dilakukan dengan basis praktik langsung.

"Saya sangat setuju jika pelatihan yang diadakan untuk Kartu Prakerja dilakukan berbasis praktik langsung," kata Nawawi, Selasa (20/12/2022).

Menurutnya, lembaga yang kompeten untuk melaksanakan program itu adalah Balai Latihan Kerja (BLK). Lembaga itu juga bisa selaras dan berkolaborasi dengan industri.

Nawawi menekankan pentingnya proses seleksi peserta yang didasarkan pada kebutuhan. Hal itu juga sesuai dengan tujuan utama Kartu Prakerja yakni skilling, reskiling, dan upskilling.

"Bisa klasifikasi untuk pencari kerja baru, pekerja yang terkena PHK, dan pekerja yang ingin meningkatkan keahlian di bidang yang dimiliki," ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Harus Antisipasi Pelemahan Ekonomi Global

Meski demikian, Nawawi menyayangkan adanya insentif dalam Kartu Prakerja.

Menurut dia, Kartu Prakerja idealnya tidak dicampur dengan bantuan sosial (Bansos), sehingga para peserta yang mengikuti Kartu Prakerja benar-benar ingin mendapat manfaat berupa keterampilan dan keahlian.

Sejauh ini, pengambil kebijakan telah melakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden terkait Kartu Prakerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, yang diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai peraturan pelaksanaan melalui Permenko Nomor 17 Tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan langsung kepada peserta. Dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

"Seiring dengan mulai pulihnya pandemi yang akan menjadi endemi, Komite Cipta Kerja diharapkan segera menjalankan skema normal dengan pelatihan offline yang merupakan desain awal Program Kartu Prakerja," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga : Moeldoko: KUHP Bukan Untuk Kepentingan Pemerintah Saat Ini

Skema normal merupakan skema program Kartu Prakerja yang lebih memfokuskan bantuan untuk meningkatkan skill dan produktivitas angkatan kerja. Berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan juga insentif usai menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.

Fokus SDM

Ekonom Indef Nailul Huda mengatakan, program Kartu Prakerja seharusnya mengutamakan kualitas SDM. 

Dengan meningkatkan kualitas SDM, maka daya saing mereka di dunia kerja akan semakin kompetitif. 

Dalam masa-masa gelap perlambatan ekonomi dunia, memang ada peluang PHK massal maupun tantangan lain. Namun untuk mitigasi risiko tersebut, pemerintah telah memiliki program lain misalnya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Baca juga : Ganjar Pranowo: Nilai Budaya Bisa Berkontribusi Selesaikan Persoalan

“Program Kartu Prakerja ini seperti bunglon.  Ketika Covid, menjadi semi bansos, ketika terjadi resesi menjadi semi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ungkap Nailul.

Menurut Nailul, pemerintah fokus saja pada pengembangan SDM lewat Kartu Prakerja.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.