Sebelumnya
“Penegakan hukum ini kan sebenarnya perlu dilakukan, karena belum jelas walaupun ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kalau ada penyimpangan memang perlu dilakukan audit serta penegakan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Menurutnya, kesadaran permasalahan stunting dari masyarakat juga perlu ditingkatkan.
Pada saat yang sama, pengawasan secara langsung terhadap anggaran program stunting mesti diselenggarakan lebih jelas, termasuk mengenai pelaporan dari masyarakat ketika terjadi penyalahgunaan anggaran.
Baca juga : Hari Gizi Nasional, Nestlé Dukung Upaya Turunkan Stunting di Indonesia
Trubus mengakui, saat ini capaian Pemerintah terhadap program stunting sudah cukup baik, tercermin dari penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 berada pada angka 17,3 persen.
Namun, Pemerintah Pusat dan daerah seharusnya memiliki peta jalan yang lebih jelas, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang.
Untuk diketahui, angka kasus stunting Indonesia masuk dalam kategori yang tinggi.
Baca juga : Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Gerakkan Wirausaha Lokal
Bahkan, prevalensi kasus stunting di Indonesia lebih tinggi bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2022 berada di angka 21,6 persen.
Sementara, untuk beberapa negara tetangga, yakni Malaysia, berada di angka 20,9 persen.
Baca juga : Penurunan Stunting Masih Landai, Akankah Target 14 Persen Tercapai Tahun Ini?
Kemudian, Thailand dengan 12,3 persen, dan Singapura menjadi yang terendah dengan 2,8 persen.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Senin 29/1/2024 dengan judul Program Turunkan Stunting, Menkes Perbaiki Gizi Bumil
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.