Akademisi Ingatkan Pentingnya Netralitas Polri Di Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengingatkan pentingnya aparat keamanan termasuk TNI/Polri untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Titi mengungkit pengalaman dalam Pilkada pada tahun 2016 silam. Kala itu, Pilkada di 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, harus diulang karena adanya campur tangan aparat.

"Ketika aparat tidak netral ongkosnya akan sangat mahal," kata Titi dalam diskusi LP3ES di Jakarta, Selasa (26/12/2023).

Saat itu, aparat polisi terbukti melakukan intimidasi kepada Kepala Kampung Fona agar memilih salah satu kandidat. Para warga pun diancam bila tidak memilih salah satu kandidat.

Baca juga : Sejuta Pekerja Se-Provinsi Banten Dukung Partai Buruh Di Pemilu 2024

"Itu Pilkada di beberapa TPS harus diulang karena ada keterlibatan aparat dalam proses pemungutan suara," kata Titi.

Titi pun mengingatkan bahaya dari aparat yang tidak netral dalam pemilu yang bisa merusak prinsip Pemilu demokratis. Yakni pemilu yang bebas, adil, dan setara.

"Merupakan tindakan sewenang-wenang yang melanggengkan/atau bisa membuat terus berlanjutnya kesewenang-wenangan dan penyimpangan di masa datang. Kesewenang-wenangan yang menjadi bibit laten bagi praktik Pemilu," katanya.

Titi menerangkan, aparat yang tidak netral tidak hanya merusak prinsip Pemilu demokratis dan memberikan ketidakpuasan atas proses Pemilu, namun juga berpotensi memunculkan konflik horisontal atau benturan antarpendukung.

Baca juga : Dapat Remisi Natal, Pengacara Alvin Lim Bebas Murni

Bahkan, ia juga menilai aparat yang tidak netral pada akhirnya turut mempengaruhi kinerja pemerintah menjadi tidak efektif karena terus-menerus menghadapi isu legitimasi.

Karena itu, Titi berharap masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok masyarakat dapat memperkuat konsolidasi untuk melaporkan pelanggaran terkait netralitas aparat.

Pengajar Fisipol UI Sidratahta Mukhtar memaparkan sistem kepolisian yang saat ini sangat sentralistik karena adanya sistem komando yang dipimpin oleh Kapolri.

"Meskipun dalam konstitusi Polri tunduk pada hukum tapi Polri menganut sistem komando. Karena dipimpin oleh Kapolri yang sangat kuat. Karenanya, perlu pengawasan. Makin rendah tingkat pengawasan makin tinggi kemungkinan abuse of powernya," katanya.

Baca juga : Menpora: Pemuda Harus Gunakan Hak Suaranya Di Pemilu

Ketua LP3ES Abdul Hamid menjelaskan pentingnya aparat netral dalam Pemilu. Ia mendesak seluruh aparat harus memahami pemilu ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik.

"Jangan sampai malah berkontribusi dalam kemuncuran Indonesia," kata Abdul Hamid.

Hamid mendapatkan informasi ancaman yang muncul yaitu curang perang. Kalau ada kecurangan maka akan ada perlawanan.

"Ini bahaya. Ini kita harus jadikan alarm bahaya. Harus menjadi kesadaran publik, KPU dan aparat," ingatnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.