RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengembangkan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) bagi Mitra Deradikalisasi maupun penyintas. Program ini memberikan peluang usaha bagi mitra deradikalisasi dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan KTN.
BNPT akan mengembangkan program KTN di calon lokasi lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan implementasi konsep Pentahelix, KTN dikembangkan dengan menggandeng berbagai pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perum Perhutani, Direktorat Topografi Angkatan Darat (Ditopad), dan Koperasi Madang Harmoni Sejahtera (MHS).
“Ini yang disebut kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak yang oleh BNPT dinamakan Pentahelix. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun kesejahteraan kita semua, utamanya untuk kawan kawan mitra deradikalisasi yang pernah tersesat mengikuti paham kekerasan dan saat ini sudah kembali ke NKRI,” ujar
Kepala BNPT Komjen Prof Mohammed Rycko Amelza Dahniel, saat melakukan peninjauan, Kamis (1/8/2024).
Rycko menjelaskan, seluruh pihak yang hadir ini sebenarnya tidak hanya untuk kegiatan ekonomi semata. Tetapi lebih dari itu yaitu membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan sebagai anak bangsa.
Baca juga : Komisi VII DPR Dorong Pengembangan Industri Semikonduktor Nasional
“Ini adalah tugas pemerintah yang dibebankan kepada BNPT untuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan reedukasi yang disebut dengan program deradikalisasi. Itu menjadi tugas pemerintah melalui BNPT, yang tentunya juga memiliki keterbatasan,” ujar alumni Akpol 1988 ini.
Maka dari itu, menurutnya, pemerintah harus menggunakan semua komponen kekuatan yang dimiliki, baik itu instansi pemerintah seperti KLHK, BUMN seperti Perum Perhutani, masyarakat, termasuk juga dari pihak swasta dalam hal ini juga para pengusaha. Selain itu, hadir juga Topografi TNI-AD yang boleh dikatakan mewakili bidang akademisinya yang menguasai mengenai bagaimana melihat lahan.
“Karena Topografi ini bukan hanya membuat gambar lahan, batas atau patok, tetapi juga dapat mempelajari tumbuh-tumbuhan yang cocok di sini. Topografi Angkatan Darat ini juga dapat mempelajari tentang etnografi, yakni dapat mempelajari tentang budaya yang ada di wilayah ini,” ujar mantan Kelemdiklat Polri ini.
Rycko berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam program KTN tersebut segera membuat time line dan legal standing sesuai dengan tahap perencanaan. “Tahap pertama kita selesaikan legal standing-nya supaya semua bisa bekerja dengan tenang," imbuhnya.
Rycko merasa beruntung, karena KLHK hanya memberikan izin kawasan seluas 82,6 hektar ke BNPT untuk dijadikan lahan KTN. Lahan ini akan dilewati jalur alternatif Puncak 2.
Baca juga : Wamendagri Dorong Pemda Papua Tengah Bangun Taman Budaya
“Selain pertumbuhan ekonomi, wisatanya juga akan tumbuh. Semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ucapnya, mengakhiri.
Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menambahkan, KHDKT bertujuan untuk edukasi, ekonomi dan pariwisata bagi mitra deradikalisasi, keluarganya dan juga penyintas.
“Saat ini sedang proses perencanaan. Jadi kita masih kolaborasi dengan LHK untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, surat menyurat yang permohonannya sudah dikirim oleh Kepala BNPT,” ujar Roedy.
Alumni Akmil 1990 ini memastikan, tidak ada kendala yang berarti dalam perencanaan pembangunan KTN. Sebab, pihaknya sudah menggunakan pendekatan Pentahelix dengan merangkul berbagai elemen dalam membangun program KTN ini.
“Perencanaan sejauh ini alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala. Kita sudah menggunakan pendekatan pentahelix. Seluruh komponen yang kita gunakan untuk program deradikalsiasi ini sudah kita siapkan. Pertam, dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian dari akademisi juga sudah ada. Lalu dari penyandang dana atau penguasahanya juga sudah ada. Publikasinya juga sekarang ini dalam rangka publikasi,” ujarnya.
Baca juga : Jamintel: Program Kebangsaan LDII Jadi Solusi Atas Krisis Kebangsaan
Dia berharap, KHDTK ini bisa berjalan dengan baik. Untuk edukasi bisa menyentuh dari sisi keagamaan atau wawasan beragama, termasuk untuk nasionalisme dan juga kewirausahaan.
“Ekonominya juga berjalan. Masyarakat dan mitra deradikalisasi bisa sejahtera lahir dan batin. Untuk tourism, sudah dipersiapkan segala sesuatunya seperti untuk camping dan sebagainya,” pungkasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Kepala BNPT didampingi Direktur Deradikalisasi Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid, Kepala Biro Umum Marsma TNI Fanfan Infansyah, Inspektur BNPT Catur Imam Pratigyo, Koordinator Pengembang KTN yang juga Kepala Satgas Sinergisitas BNPT Laksma TNI (Purn) Joko Sulistyanto, Kasubdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kolonel Inf Kurniawan, Kasubdit Bina Masyarakat, Kolonel Pas Sujatmiko.
Dari pihak eksternal tampak hadir perwakilan KLHK, Perum Perhutani, pengurus koperasi Madang Harmoni Sejahtera, perwakilan Direktorat Topogarafi TNI-AD, Perwakilan Kecamatan Sukamakmur, Danramil Sukamakmur, Kapolsek Sukamakmur, para Mitra Deradikalisasi, dan undangan lainnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.