RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Polri melakukan kerja sama untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.
Perjanjian kerja sama diteken oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Irjen Pol. Wahyu Widada yang disaksikan oleh Menteri AHY dan Kapolri Listyo Prabowo.
Kerja sama ini untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan, di antaranya terkait pertukaran pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri
Baca juga : Gandeng Komunitas Mini 4WD, Bank DKI Dorong Transaksi Non Tunai
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, kerja sama yang mengutamakan pencegahan konflik ini dilakukan guna menuntaskan kejahatan pertanahan.
"Jadi kalau bisa dicegah kenapa tidak. Tapi kalau tidak bisa diingatkan kita juga tidak ragu-ragu, kita akan tindak tegas menggunakan satu referensi yang sama, yaitu hukum dan aturan yang berlaku di negeri ini. Itulah panglima kita," kata AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Polri di Jakarta, Senin (5/8).
Menurut AHY upaya pencegahan ini harus diutamakan agar masyarakat tidak perlu menjadi korban para mafia tanah.
Baca juga : Bank DKI Gandeng Pasar Niaga Kerta Raharja Beri Layanan Fasilitas Perbankan Di Tangerang
“Mudah-mudahan dengan Perjanjian Kerja Sama yang tadi sudah dilakukan akan semakin menguatkan sinergi kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya," tuturnya.
Sementara Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya pencegahan konflik pertanahan ini.
“Saya mendukung Pak Menteri dan jajaran, kalau memang tidak bisa dicegah, ya kita lakukan penegakkan hukum. Gebuk mafia tanah sampai tuntas! Kita dukung," tegasnya.
Baca juga : Ketemu Ketum Kadin, Menteri Teten Bahas UMKM
Sejauh ini, Tim Satgas Anti-Mafia Tanah sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat hingga triliunan rupiah.
"Terkait investasi, kita selalu berupaya untuk bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu penghambat utamanya adalah kepastian masalah tanah, jadi tentunya ini menjadi PR bersama agar masyarakat yang selama ini selalu dirugikan oleh kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip disebut dengan mafia tanah ini kemudian bisa kita berikan kepastian hukum," ujar Listyo
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.