RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melakukan upaya pencegahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Caranya, menugaskan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada publik.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengukuhkan 146 Pimpasa. Mereka akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang modus dan bahaya TPPO dan TPPM.
Target utama edukasi ini dilakukan di desa-desa. Adapun provinsi prioritas terkait TPPO dan TPPM adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kita perlu mencegah seluruh masyarakat agar tidak menjadi korban TPPO maupun TPPM,” ujar Agus saat Apel Pengukuhan Pimpasa di Selasar Ditjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta, Senin (4/11/2024).
Hadir Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo, Plt Dirjen Imigrasi Saffar M Godam dan Plt Sekjen Kementerian Imipas Asep Kurnia.
Pimpasa yang dikukuhkan ini sudah memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang.
Baca juga : Pasrah Jadi Tersangka, Tom Lembong: Saya Serahkan Kepada Tuhan
Kementerian Imipas memastikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pimpasa ini murni berasal dari 133 kantor imigrasi dan 13 rumah detensi imigrasi di seluruh Indonesia.
“Mengingat bahaya TPPO dan TPPM, khususnya melalui jalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, mulai sekarang (kemarin) di setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis) imigrasi akan memiliki satu orang Pimpasa,” ungkap Agus.
Eks Wakapolri ini menjelaskan, Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama Pemerintah Daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini juga merupakan pengejawantahan dari misi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Program ini penting karena jumlah PMI kita saat ini mengalami peningkatan,” tutur Agus.
Program Pimpasa ini juga berkesinambungan dengan program Desa Binaan Imigrasi. Pimpasa akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian.
Saat ini, jumlah petugas Pimpasa belum mencukupi kebutuhan. Hal tersebut mengingat terbatasnya SDM Pimpasa di lingkungan Kementerian Imipas.
Baca juga : Satuan Tiga PKP Kini Terbuka, Menteri Ara: Segera Laporkan Jika Ada Penyimpangan
“Setidaknya secara selektif prioritas kami sudah mulai mengedukasi masyarakat," katanya.
Qgus menyoroti data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun lalu penempatan PMI berjumlah 274.965 orang. Angka itu naik 37 persen dari tahun 2022 dan 176 persen dari tahun 2021.
Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023 menunjukkan bahwa tahun 2022 sebanyak 99,8 persen PMI di sektor informal merupakan wanita, dan lebih dari 70 persen PMI merupakan lulusan SMP dan SMA.
Menurut dia, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri harus dibarengi dengan literasi yang cukup.
Hal ini untuk menutup celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab memanipulasi masyarakat bekerja di luar negeri secara ilegal.
Dia menambahkan, para petugas Pimpasa tidak hanya mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan TPPO dan TPPM.
Mereka juga siap memberikan informasi seputar layanan keimigrasian, seperti permohonan paspor, tata cara bepergian ke luar negeri, hingga mengurus visa dan izin tinggal.
Baca juga : Cegah PHK, Ini Jurus Menperin Selamatkan Sritex
“Tugas para Pimpasa ini bisa diperluas, ikut penggalangan untuk meningkatkan peran serta publik di dalam menjaga gerbang Nusantara,” ungkap Agus.
Agus pun berpesan kepada Pimpasa untuk melayani masyarakat dengan ikhlas dan semangat pengabdian.
Jika pelayanan masyarakat ini dilandasi dengan panggilan hati, dia yakin manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat.
“Tentu efek baliknya akan kembali kepada kita sebagai petugas yang ada di lingkungan masyarakat,” tandas Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang Tiga ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.