BREAKING NEWS
 

Maruarar Ingin Tanah Koruptor Sitaan KPK Dimanfaatkan Buat Program 3 Juta Rumah

Reporter & Editor :
OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Selasa, 5 November 2024 22:18 WIB
Foto: Oktavian/RM.

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta aset berupa tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hasil tindak pidana korupsi, dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Permintaan itu disampaikan Maruarar saat menemui pimpinan KPK bersama Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, Selasa (5/11/2024).

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK itu, keduanya diterima oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Pertemuan berlangsung selama 2,5 jam.

Baca juga : Diserobot, KPK Diminta Selamatkan Aset Pemkab Kutai Timur

“Kami memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal, yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah,” ujar Ara, sapaan akrabnya, usai bertemu Tanak.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, dirinya telah meminta hal yang sama kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Adsense

Hal yang sama, juga akan disampaikannya ke Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Baca juga : Minuman Keras Disamarkan Pakai Kemasan Air Putih

“Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ucapnya.

Selain permintaan tadi, dalam pertemuan, Ara meminta KPK untuk membuat sistem pencegahan korupsi di kementeriannya. Dia menyebut, KPK langsung mengabulkan permintaannya itu.

Kemudian, Ara juga meminta personalia untuk menjadi Inspektorat Khusus. Juga di beberapa bidang yang strategis di Kementerian PKP.

Baca juga : Menteri AHY Kurangi Masalah Kumuh Dan Padat Penduduk Di Jakarta

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan lembaganya siap untuk mendukung pembangunan perumahan rakyat yang ditargetkan Prabowo.

"Jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan untuk rumah rakyat," tutur Tanak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense