RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Gambir, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Dalam pertemuan ini, Menteri Karding didampingi dua Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Usai melakukan pertemuan, Karding mengaku mendapat sambutan yang luar biasa dari Mendagri Tito dan jajarannya.
Dia bilang, pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan yang segera ditindaklanjuti. Terutama, disebutkan Karding, terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca juga : Temui Biden, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama & Situasi Gaza
"Entah itu dalam konteks layanan supaya tidak terlalu ribet dan panjang, kemudian adanya mal pelayanan publik atau lembaga terpadu satu atap, sehingga yang seperti kami harus minta tolong dengan Pak Mendagri," kata Karding.
Karding juga mengaku pihaknya menginformasikan kepada Tito terkait biaya pelatihan kerja yang harus dikeluarkan oleh calon PMI.
Dia berharap dalam pertemuan ini Menteri Tito bisa mengintruksikan Kepala Daerah agar memberikan keringanan bagi calon PMI yang melaksanakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah.
"Di kantong-kantong PMI yang memang mampu kita dorong mudah-mudahan bisa ada satu kebijakan bersama dari Pusat untuk membantu masyarakat kita," ujar politisi PKB itu.
Baca juga : Temui Menhan, Menteri Transmigrasi Bahas Pengembangan Wilayah Perbatasan
Lebih lanjut, Karding menilai upaya perlidungan terhadap pahlawan devisa harus dilakukan lintas sektor. Bahkan, perangkat desa juga harus ikut bertanggungjawab memberikan perlindungan maksimal terhadap PMI.
"Harus ada gerakan masif dari perangkat desa agar Pemerintah Desa perhatian terhadap warga yang ingin ke luar negeri. Apakah motifnya bekerja atau tidak, menurut saya harus ada tindakan. Kewenangan-kewenangan itu harus bisa dilaksanakan," cetus Karding.
Di kesempatan sama, Menteri Tito beranggapan hajat hidup PMI itu bertalian dengan harkat dan martabat bangsa. Karena selain mewakili Indonesia di luar negeri, wujud PMI juga meminimalisir angka pengangguran.
"Ini memang perlu kegiatan lintas kementerian, lembaga, Pusat maupun Daerah. Saya selaku Pembina Pemda, di samping data Dukcapil yang kita share kepada Kementerian P2MI, kita juga mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan Pemda. Terutama yang jadi kantorng-kantong rekruitmen pekerja migran," beber Menteri Tito.
Baca juga : Bertemu Menhan, Menteri Nusron Bahas Tanah Aset Negara Hingga Ketahanan Pangan
Tito meminta kepada Pemda untuk menyisir lembaga penyalur PMI yang tidak terdata di Kementerian P2MI.
"Jangan sampai yang tidak ada dalam list, kemudian bisa kirim PMI. Sehingga kegiatan yang seperti ini bisa memacu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," pungkas Tito.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.