RM.id Rakyat Merdeka - Program swasembada pangan terus digaspol pemerintah. Di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru), sejumlah menteri tetap rapat membahas salah satu program unggulan Prabowo-Gibran ini.
Rapat tersebut digelar di Rumah Dinas Gubernur Lampung Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan bertindak sebagai pemimpin rapat.
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Moga Simatupang, serta perwakilan Kementerian Pertanian dan seluruh bupati/wali kota se-Provinsi Lampung.
Zulhas-sapaan Zulkifli menuturkan, agenda rapat ini bertujuan menyamakan pandangan antar pusat dengan daerah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, Pemda harus bersiap memenuhi target swasembada pangan pada tahun 2027.
"Program swasembada pangan ini sedianya ditargetkan tahun 2029 dimajukan jadi 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini," ujar Zulhas.
Ketua Umum PAN ini mengatakan, perbaikan ataupun pembangunan irigasi di daerah bisa langsung ditangani Pemerintah pusat. Sebab, diperlukan gerak cepat untuk menyiapkan infrastruktur mumpuni demi mewujudkan swasembada pangan.
Baca juga : Saleh Partaonan Daulay: Ada Kesan, Pemerintah Tidak Lakukan Antisipasi
"Saat ini ada dua juta lahan tadah hujan yang belum dialiri air dengan maksimal dan ini akan kami bangun. Sedangkan irigasi ini memang aturannya rumit, jadi akan dipermudah seperti halnya masalah pembangunan jalan. Irigasi pengerjaannya bisa diambil alih pusat," katanya.
Mantan Ketua MPR ini menuturkan, aturan kewenangan penanganan irigasi yang meliputi 1.000 hektare merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), sedangkan 3.000 hektare yang jadi kewenangan provinsi telah dipermudah.
Selain itu, lanjut dia, bila Pemda mau melaksanakan perbaikan di sejumlah titik irigasi bisa diusulkan kepada Pemerintah pusat. "Kami meminta kepada gubernur, bupati dan dinas pertanian untuk segera mengusulkan daerah mana yang butuh irigasi," tambahnya.
Ke depan, Menko Zulhas mengatakan, dalam waktu tiga bulan pihaknya akan memantau perkembangan perbaikan serta pembuatan irigasi. Menurutnya, evaluasi dan pengawasan menjadi salah satu bagian penting dalam percepatan program.
Selain masalah irigasi, Zulhas juga menyampaikan Pemerintah pusat akan memangkas pendistribusian pupuk yang alurnya terlalu panjang. Termasuk untuk para penyuluh pertanian, ke depan akan diambil alih oleh pusat.
Zulhas menegaskan, Pemerintah secara bertahap akan mulai menghentikan impor pangan di tahun 2025. Dimulai dari tidak mengimpor 4 jenis komoditas pangan, yaitu beras, garam, pakan ternak, dan gula.
Untuk garam, Zulhas mengklaim, produksi garam petani lokal sudah cukup penuhi kebutuhan dalam negeri. "Nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita," ucap dia.
Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Jika Tidak Mendesak, Tunda Perjalanan Jauh
Zulhas menyampaikan, keputusan ini diyakini bisa menghemat anggaran negara. Sebab, selama ini Pemerintah rutin mengimpor pangan sampai 30 juta ton. Bahkan muncul anggapan bahwa hidup masyarakat Indonesia tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi.
"Sekarang waktunya swasembada pangan. Kemudian swasembada air, energi, dan hilirisasi yang kita tuju di akhir," imbuhnya.
Zulhas menjelaskan, langkah tersebut diambil karena sektor pertanian secara nasional telah tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden Prabowo melalui program prioritasnya dengan dibantu Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka program swasembada pangan bisa terwujud.
"Semua harus satu tim, kompak, dan kolaboratif, sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Budi Santoso optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan di tahun 2027. Ia menyoroti tren positif ekspor sejumlah komoditas pangan dalam lima tahun terakhir, seperti beras pandan wangi, gula, telur ayam, dan daging ayam ras.
"Kita lihat tidak semua produk pangan itu kita impor. Banyak juga yang kita ekspor," ungkapnya.
Mendag juga mencatat bahwa ekspor beras Indonesia menunjukkan kenaikan sebesar 16,09 persen dari 2019 hingga 2023. Selain itu, ekspor gula naik 1,80 persen, telur ayam meningkat 93,96 persen, dan daging ayam ras naik 33,79 persen. Ia menekankan pentingnya pengelolaan komoditas pangan yang baik untuk mencapai swasembada dan memastikan kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Baca juga : Komdigi Jamin Layanan Telekomunikasi Tetap Aman
Ia juga memastikan bahwa harga barang kebutuhan pokok (bapok) terpantau stabil menjelang Nataru. Dengan kolaborasi yang baik antara Pemerintah pusat dan daerah serta pengelolaan yang profesional, Mendag yakin Indonesia dapat mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
Sementara itu, Samsudin mengungkapkan, ini kali kedua Lampung dipilih sebagai lokasi rapat koordinasi yang membahas swasembada pangan. Setelah rapat ini, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan awal bulan depan untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pembahasan.
"Lampung memiliki kontribusi signifikan dalam sektor pertanian, peternakan, dan tanaman pangan. Oleh karena itu, kami berharap perhatian pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.