RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berencana menbangun 5.500 unit rumah khusus bagi anggota TNI AD. Proyek ini akan dimulai akhir Januari 2025 dan melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
“Rencananya, ada di lima lokasi, yaitu Serang dengan 1.900 unit, serta Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes,” ujar Ara dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/1/2025).
Dia juga meminta BP Tapera menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung proyek tersebut.
Baca juga : Menteri Ara Dorong Pengembang Bangun Rumah Subsidi Dekat Transportasi Umum
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut positif inisiatif ini. Ia berharap, proyek perumahan ini dapat membantu prajurit TNI AD yang belum memiliki hunian layak.
Proyek ini merupakan bagian dari program ambisius pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun, sebagaimana dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024. Di bawah Kementerian PKP, program ini menargetkan pembangunan satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyatakan, lahan untuk proyek ini sudah tersedia, termasuk 77.297 hektare cadangan tanah terlantar dan 10.000 hektare hasil konversi lahan.
Baca juga : Tandatangani MoU, Indonesia Akan Berangkatkan 221 Ribu Jemaah Haji di 2025
Namun, ia juga menyoroti tantangan dalam mencocokkan peta topografi dan infrastruktur jalan di lokasi pembangunan. Dengan asumsi luas rumah 60 meter persegi, program ini membutuhkan setidaknya 22.200 hektare lahan.
Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, meminta Kementerian PKP menyusun blueprint atau peta jalan program ini untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan yang optimal.
Blueprint tersebut, harus mencakup detail stakeholder yang terlibat, skema pembiayaan, insentif dari pemerintah, hingga kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar hukum program ini.
Baca juga : Dimulai Hari Ini, Makan Bergizi Gratis Digelar Di 26 Provinsi
Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyebut dokumen blueprint sedang dalam tahap penyelesaian. “Nanti kami paparkan di DPR saat rapat bersama Komisi V,” kata Fahri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.