Dark/Light Mode

Kredit Macet Minim, Menteri Ara Tingkatkan Progam FLPP Untuk Rumah Subsidi

Senin, 23 Desember 2024 23:06 WIB
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Oenyalur dan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (23/12).
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Oenyalur dan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (23/12).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) perbankan terkait penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan subsidi (KPR FLPP) sangat minim yaitu di bawah 1 persen, bahkan ada yang 0 persen.

"Saya sudah cek dari perbankan, kredit macetnya ternyata di bawah 1%, malah ada yang 0%. Kemudian dari konsumennya ikut happy, pengembangnya dan  banknya juga oke. Makanya, kita usulkan skema FLPP ke depan 50:50  sehingga targetnya bisa lebih ditingkatkan dari 220.000 menjadi 330.000 unit rumah subsidi," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di sela-sela kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2024 antara BP Tapera dengan Bank Oenyalur dan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (23/12).

Menteri Ara menilai penyaluran KPR FLPP selama.ini mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak dan terjangkau. 

Baca juga : Audiensi Dengan REI, Menteri Ara Soroti Data Pembangunan Rumah Subsidi Rakyat

Untuk itu, dirinya berjanji untuk terus melanjutkan FLPP guna meningkatkan target program pro rakyat tersebut sekaligus mendorong capaian program 3 juta rumah tahun depan.

" Kementerian PKP butuh dukungan dari berbagai ekosistem perumahan, baik pengembang dan perbankan untuk mendorong program 3 juta rumah tahun depan," ujarnya 

Menteri dari Partai Gerindra ini menyatakan, program KPR FLPP sangat bagus dan perlu dilanjutkan dengan sejumlah perubahan kebijakan terkait proporsi pemerintah dan perbankan sebagai penyalur KPR. Jika sebelumnya 75 : 25, maka ke depan diupayakan bisa menjadi 50 : 50.

Baca juga : Blusukan Ke Banten, Menteri Nusron Janji Tingkatkan Sertipikasi Tanah Wakaf Gratis

" Program KPR FLPP yang sudah bagus tentu kita usahakan proporsinya pemerintah dan perbankan 50 : 50 sehingga targetnya bisa lebih ditingkatkan dari 220.000 menjadi 330.000 unit rumah subsidi," terangnya.

Selain itu, dirinya juga sudah mengecek NPL perbankan terkait KPR FLPP dan ternyata untuk KPR FLPP dibawah 1 persen bahkan ada yang 0 persen.

Sebagai informasi NPL adalah pinjaman bank yang mengalami kegagalan pembayaran atau terlambat dibayarkan oleh peminjam. NPL dapat menjadi indikator risiko kredit yang dihadapi lembaga keuangan dan efisiensi manajemen risikonya

Baca juga : Bertemu Silmy Karim, Bamsoet Minta Tingkatkan Keamanan & Ketertiban Lapas

"Sudah saya cek dari perbankan tadi kan ya dari kredit macetnya ternyata di bawah 1%, malah ada yang 0% ya. Kemudian dari konsumennya juga happy, ya pengembangnya juga oke, banknya oke. Ini Makanya kita kenapa bikin usulan 50 : 50 supaya makin banyak yang bisa mendapatkan di program ini," tandasnya.
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.