Audiensi Dengan REI, Menteri Ara Soroti Data Pembangunan Rumah Subsidi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Usai menyisir asset lahan milik para koruptor, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendata lokasi lahan milik sejumlah pengembang, khususnya yang telah dibangun rumah subsidi untuk masyarakat.

Salah satunya, asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta REI segera menyiapkan data dan lokasi rumah-rumah subsidi yang telah dibangun selama ini. 

Bang Ara, sapaan akrabnya siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang telah  dibangun REI untuk masyarakat.

Baca juga : Amnesti Disetujui Presiden, Menteri Hukum Akan Libatkan DPR Dalam Pertimbangan

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya dimana saja, serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Ara saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (20/12) .

Audiensi yang ditayangkan secara live streaming di akun resmi Youtube @KementerianPKP ini dilaksanakan di Ruang Rapat Menteri PKP di Lantai 2 Kementerian PKP di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Dalam audensi tersebut, Menteri Ara menjelaskan, bahwa data ini akan menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.

Saat ini, imbuhnya, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP. 

Baca juga : Jaga Keseimbangan Alam, Unika Atma Jaya Rampungkan Pembangunan RTH

Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian.

"Selama ini banyak pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis. Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," katanya.

Sementara Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menyatakan, akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. 

Ia juga juga akan berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga : Anindya: Investasi Besar, Kerja Sama RI-Inggris Berdampak Nyata bagi Rakyat

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," harapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.