RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menghadap Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Pria yang akrab disapa Pak Bas tersebut melaporkan kemajuan pembangunan IKN. Dia juga menyampaikan keinginan Presiden agar 2028 nanti, IKN sudah resmi jadi ibu kota negara.
Pak Bas menghadap Presiden bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Agendanya, Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) membahas progres pembangunan proyek IKN.
Mereka tiba di Istana sekitar pukul 2 siang. Sedangkan rapatnya dimulai pukul 3 sore. "Kami diundang untuk Rapat Terbatas," ucap Pak Bas kepada wartawan, saat masuk Istana.
Dalam rapat ini, Pak Bas melaporkan progres pembangunan fisik IKN, membahas soal APBN, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Serta investasi yang berjalan di IKN sekarang," ujar dia.
Baca juga : Pemerintah Target Terangi 6.700 Dusun
Usai rapat, Pak Bas kembali memberi keterangan. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menerangkan, Presiden Prabowo ingin agar IKN resmi jadi ibu kota pada 2028. Prabowo meminta Pak Bas segera merampungkan pembangunan gedung lembaga yudikatif dan legislatif.
"Kantor, hunian atau ekosistem yudikatif dan legislatif untuk diselesaikan. Karena beliau punya target pada 2028 (IKN) sudah menjadi ibu kota politik," ucap Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) itu.
Guna merealisasikan perintah Presiden, Otorita IKN bersama Kementerian PU akan membentuk tim desain untuk mendiskusikan pembangunan gedung eksekutif dan legislatif. Desain dasar pembangunan gedung itu sebenarnya sudah pernah dirancang, tapi Presiden meminta dikaji ulang.
Berapa anggaran yang dibutuhkan? Kata Pak Bas, APBN yang mesti dikeluarkan untuk merampungkan program pembangunan IKN selama 2025-2029 mencapai Rp 48,8 triliun. Anggaran tersebut sudah mencakup gedung dan hunian untuk anggota yudikatif dan legislatif.
Baca juga : Cafe Dan Restoran Serobot Trotoar Jadi Tempat Parkir
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara sarana dan prasarana di IKN yang sudah rampung pada tahap awal. "Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN," terangnya.
Untuk agenda terdekat, Pak Bas menerangkan, Menteri PU telah mengirim surat ke Presiden untuk melakukan groundbreaking sejumlah infrasktur di IKN. Mulai dari hotel, perkantoran, hingga restoran.
"Pak Menteri PU sudah kirim surat untuk peresmian, saya sudah kirim surat untuk groundbreaking. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan waktunya," imbuh dia.
Sementara, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menerangkan, anggaran Rp 48,8 triliun tersebut untuk melanjutkan pembangunan IKN fase kedua. Di antaranya untuk pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif. "Rp 48,8 triliun sudah di-approve Presiden Prabowo untuk lima tahun ke depan," terangnya.
Baca juga : PSG Vs Manchester City, Mesin Gol City Mulai Dipanaskan
Ketua Umum Partai Demokrat ini tak menampik akan ada penyesuaian anggaran mengikuti progres pembangunan IKN. Termasuk mengevaluasi rencana pembangunan sebelumnya.
"Ada penyesuaian di sana-sini secara teknis. Pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," jelasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.