RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kementerian Polkam) terus memperkuat sinergi dan resource sharing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Tahun ini, Pemerintah berhasil gagalkan penyelundupan senilai Rp 480,47 miliar.
Hal ini disampaikan Menko Polkam, Budi Gunawan saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi tingkat Menteri Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Surabaya pada Rabu (5/2).
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Keuangan beserta jajaran Dirjen Bea Cukai, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, BIN, Bakamla, BNN, BPOM, hingga unsur Forkopimda Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Menko Polkam menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebocoran barang selundupan serta melindungi industri dalam negeri.
Baca juga : Terkait LPG 3 Kg, Menko Polkam Tekankan Kelancaran Distribusi & Cegah Penimbunan
Ada beberapa strategi yang akan diperkuat untuk memberantas penyelundupan. Salah satunya, adalah sinergi sumber daya antarlembaga, termasuk Bea Cukai, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bakamla, Kemenperin, Kemendag dan instansi terkait lainnya.
“Terdapat beberapa hal yang disepakati untuk terus ditingkatkan, antara lain mekanisme koordinasi dan sinergitas antar lembaga pemerintah yang terus diperkuat dengan best resources dari instansi masing-masing,” ujar Menko Polkam.
Selain itu, peningkatan pengawasan di berbagai jalur rawan, baik darat, laut, maupun udara juga menjadi fokus utama. Langkah ini mencakup optimalisasi pemanfaatan teknologi modern dan sistem deteksi canggih dalam pengawasan perbatasan, pelabuhan, dan bandara guna mencegah masuknya barang ilegal.
Pada awal tahun 2025, berbagai operasi yang dilakukan oleh Bea Cukai, Polri, dan Kementerian Perdagangan telah berhasil menggagalkan penyelundupan dengan nilai total Rp 480,47 miliar.
Baca juga : Pertamina Dukung Pemerintah Dalam Penataan Penyaluran LPG Subsidi
Investigasi lebih lanjut juga tengah dilakukan terhadap 35 kelompok entitas dan 18 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini. Jika digabungkan dengan capaian sebelumnya, total nilai penyelundupan yang berhasil dicegah telah mencapai Rp 4,1 triliun, atau setara dengan 42,40 persen dari total penyelundupan tahun 2024 yang mencapai Rp 9,66 triliun.
Barang-barang yang berhasil diamankan mencakup berbagai komoditas, seperti hasil tembakau, minuman keras, tekstil, elektronik, besi baja, kosmetik, serta barang ilegal lainnya, termasuk satwa liar dan produk pertanian yang berpotensi mengancam ketahanan hayati.
“Ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam melindungi usaha kecil san industri dalam negeri yang sangat terdampak praktik penyelundupan ini,” ujar Menko Polkam.
Menutup keterangannya, Mantan Kepala BIN ini menegaskan, bahwa pemberantasan penyelundupan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Baca juga : Memperkuat Pemerintahan Daerah Untuk Stabilitas Papua Dan Geopolitik Indonesia
“Kami juga mohon dukungan dari media dan masyarakat untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyelundupan, sehingga industri kita betul-betul memiliki daya saing,” katanya.
"Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar domestik maupun internasional," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.