RM.id Rakyat Merdeka - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) berkomitmen untuk meningkatkan kecakapan literasi pada 2025. Pada tahun ini, Perpusnas mengusung tiga program prioritas yakni penguatan budaya membaca dan peningkatan kecakapan literasi, pengarus-utamaan Naskah Nusantara, serta standardisasi dan akreditasi perpustakaan.
Kepala Perpusnas E Aminudin Aziz menyatakan, pihaknya mengutamakan pelayanan publik untuk tiga program prioritas tersebut meskipun mengalami efisiensi anggaran.
“Kegiatan literasi itu akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Akses masyarakat untuk bisa membaca di Perpustakaan Nasional, akses masyarakat bisa membaca di perpustakaan desa, kabupaten/kota, provinsi, tetap kami utamakan supaya mereka tetap memiliki kesempatan luas untuk meningkatkan budaya membaca dan kecakapan literasinya,” jelasnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR dan Perpusnas, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Dia menambahkan, perpustakaan akan selalu hadir bagi masyarakat, baik dalam bentuk digital maupun cetak. "Walaupun anggaran dipotong sebanyak 38 persen, tahun ini kami akan lebih fokus untuk mengolah buku cetak yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam agar dapat segera dilayankan langsung dan dimanfaatkan secara digital," ungkapnya.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, MK, MA Dan KY Minta Penyesuaian
Dia juga memastikan, anggaran untuk penyebaran seribu buku ke 10.000 lokus daerah tidak dikurangi. Dengan, hak membaca anak-anak Indonesia, terutama yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) tetap terpenuhi.
"Kami jamin tidak ada pengurangan buku maupun lokasi, dan ini tersebar dari Aceh sampai Papua. Pengelola perpustakaan daerah juga kami berikan pelatihan tentang cara menyusun, memajang, dan melayankan buku melalui daring dengan memanfaatkan kawan-kawan yang terbentuk dalam Forum TBM. Ini merupakan satu upaya kami untuk menjamin agar literasi tetap berjalan," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengatakan, di tengah efisiensi anggaran, Perpusnas harus tetap hadir menjalankan fungsi pokoknya untuk meningkatkan literasi Indonesia. "Dalam kondisi seperti ini harus ada pilihan strategis yang diambil agar Perpusnas dapat tetap berperan maksimal," ujarnya.
Anggota Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends berharap, ke depan Perpusnas dan perpustakaan bisa lebih fokus ke digitalisasi bahan bacaan agar dapat lebih mudah dijangkau masyarakat. "Mestinya roadmap-nya larinya ke digitalisasi agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau bahan literasi," tuturnya.
Baca juga : Efisiensi Anggaran, Lasarus Minta Gaji Dan Jumlah PPPK Tak Dikurangi
Legislator Fraksi Partai NasDem Eva Stevany Rataba menambahkan, kendati efisiensi anggaran terjadi, program literasi harus tetap dijalankan. "Dengan adanya efisiensi tentunya banyak program yang terdampak. Untuk itu kerja sama dengan sektor swasta, komunitas, sekolah, dan universitas perlu diperkuat guna mendukung peningkatan literasi di tengah masyarakat," sarannya.
Anggota Fraksi PKS Gamal Albinsaid mengutarakan bahwa perpustakaan harus hadir dan menjadi solusi bagi masyarakat. "Indikator keberhasilan perpustakaan bukan lagi mengenai jumlah pengunjung dan jumlah bukunya, tapi bagaimana perpustakaan mampu memberikan layanan yang konvergensi agar ketika masyarakat butuh, perpustakaan bisa men-deliver-nya," terangnya.
Dalam RDP tersebut diputuskan, anggaran Perpusnas tahun 2025 mengalami rekonstruksi efisiensi sebesar Rp 279.858.332.000 (38.78 persen). Dengan begitu, per 13 Februari 2025, alokasi anggaran yang dapat digunakan Perpusnas tahun 2025 sebesar Rp 441.826.148.000. Rekonstruksi efisiensi anggaran ini merupakan hasil rapat Perpusnas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Komisi X DPR menyatakan memahami kondisi rekonstruksi efisiensi anggaran Perpusnas.
Pada APBN 2025, pagu Perpusnas tahun 2025 sebesar Rp 721.684.480.000 dan berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran harus melakukan penghematan sebesar 50 persen.
Baca juga : KAI Dan Grab Teken MoU Peningkatan Keselamatan Di Lintasan Sebidang Kereta Api
Sebelumnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 mengamanatkan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,695 triliun. Inpres dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Selanjutnya, Menteri Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Perpusnas merupakan salah satu lembaga yang terkena penghematan anggaran. Perkembangan terkini, dilakukan rekonstruksi efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang selanjutnya dibahas oleh komisi di DPR dengan K/L yang menjadi mitra kerjanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.