AS, China, Vietnam Juga Ketatkan Ikat Pinggang

RM.id  Rakyat Merdeka - Efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain juga sama. Amerika Serikat (AS), China, dan Vietnam termasuk negara yang tengah mengetatkan ikat pinggang.

Kabar ini diungkap Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Mantan Direktur Pelaku Bank Dunia mengatakan, ketidakpastian global membuat banyak negara melakukan langkah antisipatif dengan menjaga ruang fiskal.

"Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi. Vietnam melakukan, China melakukan, Amerika melakukan efisiensi, negara lain juga melakukan efisiensi," terangnta, di sela acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (11/2/2025). 

Melihat kondisi tersebut, mantan Menteri Perdagangan itu menganggap, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat. Bahkan menjadi penting jika pertimbangannya keterbatasan ruang fiskal.

Mari melihat, Pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran. Presiden Prabowo juga berupaya mendorong pengeluaran agar dampaknya terhadap masyarakat lebih optimal. 

Baca juga : Aparatur Negara Wajib Laporkan Kekayaannya

Pemerintah juga berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi. Salah satu instrumennya dengan terus memberikan stimulus kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Saya rasa, yang penting ide. Untuk efisiensi, sah-sah saja. Jangan hanya melihat efisiensinya, tapi juga belanja-belanja yang lebih efektif," ucap mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Mari hanya berpesan, efisiensi yang dilakukan Prabowo masih harus digodok lebih matang, supaya berjalan sesuai rencana. Khususnya dengan kajian yang dimiliki DEN.

Dia mengaku, hingga saat ini DEN belum diajak Presiden untuk mendiskusikan kebijakan efisiensi anggaran. "Belum, kita belum. Kita menunggu dulu karena kelihatannya ini masih bergerak. Mungkin nanti pada saatnya tentu kita akan melakukan pendalaman dan analisis," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 untuk melakukan efisiensi belanja dalam APBN 2025 sebesar Rp 306 triliun. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga : Wali Kota Depok Terpilih Jadi Dewan Penasihat

Hampir seluruh Kementerian/Lembaga memangkas anggaran yang dirasa kurang penting. Hanya Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Intelijen Negara (BIN), dan DPR yang anggarannya tidak dipangkas.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, efisiensi merupakan hal penting dan wajib dilakukan. Utamanya, dalam menekan defisit anggaran dan utang. 

Namun, dia mewanti-wanti agar efisiensi tidak mengarah ke layanan publik dan bantuan sosial (austerity). Sebab, efisiensi seperti itu justru akan berdampak negatif pada ekonomi. Hal ini pernah terjadi di Eropa.

"Seperti kasus Eropa tahun 2013, ketika austerity menciptakan tekanan ekonomi yang lebih buruk ke masyarakat miskin, PHK masif di sektor administrasi pemerintahan," terang Bhima, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Selasa malam (11/2/2025).

Ia menganggap, pemangkasan anggaran saat ini masih bias. Bahkan, sudah masuk pada austerity. Indikatornya, layanan publik terdampak, seperti peringatan bencana BMKG, perpustakaan, dan perbaikan jalan rusak.

Baca juga : Banjir Protes, Menkeu Janji Perbaiki Coretax

Sementara, Direktur Ekonomi Celios.Nailul Huda menerangkan, negara lain melakukan efisiensi untuk menyederhanakan birokrasi. Mereka sadar bahwa investor akan menanamkan modalnya dengan melihat birokrasi yang ramping.

"Jadi motif utama mereka adalah meningkatkan ekonomi melalui investasi. Investor maunya birokrasi yang efisien. Mereka (negara lain) berikan itu," ulas Nailul.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.