RM.id Rakyat Merdeka - Istana menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk #IndonesiaGelap yang digelar di sejumlah daerah. Mensesneg Prasetyo Hadi menilai, aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto menghormati setiap bentuk kritik dari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo di Gedung Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Menurut Prasetyo, aksi tersebut sebagai hal yang wajar dan biasa saja.
"Namun, kalau boleh saya mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli (dalam melihat persoalan)," kata Hadi.
Hadi lantas menyoroti salah satu poin tuntutan dalam aksi tersebut terkait penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan. Menteri asal Partai Gerindra ini mengatakan, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menyampaikan keterangan dengan sangat jelas mengenai kebijakan efisiensi anggaran di kementerian. Bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan.
Hadi menerangkan, dalam keterangan yang disampaikan Sri Mulyani pada Jumat (14/2/2025), dijelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai beasiswa.
"Beasiswa tetap jalan. Begitu juga LPDP, semua jalan," ujarnya.
Meski begitu, Prasetyo menyampaikan pemerintah tidak mempermasalahkan aksi unjuk rasa tersebut. Ia menyebut, unjuk rasa dan kritikan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi.
Baca juga : Gerindra Dukung Koalisi Permanen
"Kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.
Prasetyo juga mengomentari istilah #IndonesiaGelap yang digunakan dalam aksi tersebut. Menurut dia, penggunaan istilah itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.
"Tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana, nggak ada Indonesia gelap, gitu loh," tuturnya.
Menutup keterangan, Prasetyo meminta publik memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan 4 bulan. Ia memastikan, Pemerintah akan terus mencari solusi dari masalah yang ada.
"Ini baru 100 hari, baru sekian bulan. Memang banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," tegasnya.
Di tempat yang sama, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani ikut merespons aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengusung tema #IndonesiaGelap. Ahmad Muzani yang kini menjabat sebagai Ketua MPR menilai, Presiden Prabowo pasti akan mendengarkan setiap masukan.
Soal pemangkasan anggaran, Muzani menyebut, pemerintah akan terus melakukan pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga. Menurutnya, kebijakan itu demi kenaikan Indonesia jangka panjang.
Baca juga : Aplikator Koordinasi Dengan Pemerintah
"Namun sebagai sebuah aksi ya kita dengarkan, kita perhatikan. Pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Muzani menjelaskan, kebijakan yang dijalankan pemerintahan Prabowo saat ini masih berada dalam tahap awal. Sehingga tidak mengherankan jika menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Ia mengakui bahwa sebagian respons yang muncul cenderung berlebihan dan bahkan bisa bersifat kontraproduktif.
"Karena itu, reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan. Karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar," tambahnya.
Muzani memahami jika kebijakan efisiensi anggaran ini menimbulkan kekagetan yang ujungnya menimbulkan sikap kontraproduktif bahkan disalahpahami.
Seperti diketahui, aksi unjuk rasa dengan mengangkat tema #IndonesiaGelap digelar serentak mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di berbagai daerah di tanah air. Mulai dari Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, Bali, hingga Papua. Di Jakarta, aksi unjuk rasa berpusat di Patung Kuda, depan Istana Negara, Jakarta.
Ada 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Di antaranya : penolakan terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, mencabut proyek strategis nasional, menolak revisi Undang-Undang Minerba, menolak revisi UU TNI dan Polri, transparansi program makan bergizi gratis, hingga mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, para mahasiswa di berbagai daerah mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali. Mahasiswa berencana untuk menggelar demo yang lebih besar pada Kamis (20/2/2025) dengan berpusat di Istana Negara, Jakarta.
Baca juga : Banteng Solo Tidak Akan Jegal Wali Kota Terpilih
Sebelumnya, bertempat di Gedung DPR Jakarta, Sri Mulyani meluruskan meluruskan berbagai kabar miring seputar efisiensi anggaran. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK),
kenaikan uang kuliah, hingga bantuan sosial atau bansos.
Keterangan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Dalam acara tersebut, Sri Mul didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Dengan ini saya sampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan belanja bansos tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran. Tidak ada pengurangan belanja bansos. Termasuk soal efisiensi anggaran yang dikhawatirkan berdampak pada besaran uang kuliah tunggal (UKT) maupun program beasiswa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.