Pelat Merah Jangan Cuma Ngarep Proyek Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus untuk memastikan kontribusi dan layanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mengalami penurunan, seiring kebijakan efisiensi belanja. Sebab, peran perusahaan pelat merah dapat mempengaruhi pergerakan inflasi.

Menteri BUMN  Erick Thohir membenarkan bahwa kementerian yang dipimpinnya mengalami efisiensi dan pemotongan anggaran sebagaimana  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Ang­garan Pendapat­an Dan Belanja Daerah).

Erick mengatakan, pagu ang­ga­ran Kementerian BUMN tahun 2025 menjadi sebesar Rp 161,97 miliar, dari semula se­besar Rp 277,4 miliar.

Pengurangan terjadi, terutama pada anggaran fasilitas pimpinan sebesar Rp 7 miliar. Anggaran fasilitas pimpinan umumnya digunakan untuk mendukung kegiatan pejabat BUMN dan menjamu tamu kenegaraan.

“Salah satunya memang kalau kedatangan tamu dari luar nege­ri, biasanya suka tukeran souvenir yang dibeli dari Usa­ha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mohon maaf, saat ini cari yang lebih affordable (terjangkau),” jelas Erick saat rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Erick merinci, anggaran awal  sebesar Rp 277,5 miliar terdiri dari Rp 80 miliar untuk prog­ram pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 197,4 untuk prog­ram dukungan manajemen. 

Meski begitu, pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) batas minimum operasional sebesar Rp 215 miliar, yang terdiri dari Rp 44 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp 171,1 untuk prog­ram dukungan manajemen.

Baca juga : Pamer Bunga Dari Daffa

Dari keseluruhan anggaran tersebut, pemotongan di ber­bagai pos mencakup anggaran perjalan­an dinas sebesar 54 per­sen, biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, fasilitas IT (Information and Technology) sebesar 41 persen, pengurangan ATK (Alat Tulis Kantor) sebesar 90 persen.

Selanjutnya, fasilitas pimpin­an juga dikurangi 70 persen, penyesuaian kendaraan dinas 66 persen. Selain itu, ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43 persen, dan efisiensi pemakaian gedung sebesar 39 persen.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menekankan, meski ada efi­siensi anggaran, namun tidak ada pengurangan pegawai.

Dengan ranking Kemente­rian BUMN statusnya masih kelas dua, sehingga tidak dapat menaik­kan tunjangan kinerja. 

Pihaknya berupaya menjaga fasilitas kantor kementerian. Salah satunya, mengalihkan ang­garan perjalanan dinas dan fasilitas pimpinan dengan mempertahankan fasilitas pegawai.

“Seperti klinik, daycare, dan lain-lainnya itu yang coba dijaga. Tetap optimis. Karena kalau lihat data-data yang progress sampai hari ini, semua masih berjalan baik,” yakinnya.

Tak hanya itu, meski melakukan efisiensi anggaran, Erick memastikan target capaian dividen BUMN tidak akan terganggu.

Baca juga : Pembangunan 63.000 Unit SPKLU Digeber

“Target dividen sebesar Rp 90 triliun 2025 berada pada jalur yang aman,” tegas Erick.

Menurut mantan bos klub Inter Milan ini, target dividen 2024 senilai Rp 90 triliun telah dialokasikan sebesar Rp 20,5 triliun kepada negara pada awal 2025.

Kontribusi dividen BUMN pada 2023 yang ditargetkan sebesar Rp 85 triliun, telah masuk ke kas negara pada 7 November 2024. 

“Kinerja positif ini didapat dari dukungan DPR, ditambah efisiensi dan penerapan Good Corporate Governance (GCG),” ujarnya.

Terpisah, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menyarankan, Pemerintah bersama Kementerian BUMN seharusnya memberikan skema khusus bagi perusahaan pelat merah. Sehingga mereka tidak menurunkan kontribusinya, terutama terhadap negara dan layanan publik.

“Perusahaan pelat merah ini juga harus melakukan diversifikasi pasar, supaya tidak terlalu bertumpu pada anggaran Peme­rintah,” harap Toto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan Toto, efisiensi yang dilakukan bisa berpotensi menge­rek inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena pemeliharaan jalan yang selama ini dilakukan, misalnya oleh BUMN Karya, terpaksa dikurangi.

Baca juga : Ajukan Praperadilan Lagi, Hasto Belum Nyerah

“Dan masyarakat yang bekerja di sektor infrastruktur akan turun daya belinya,” warning Toto.

Hal ini karena share market dari perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang infrastuktur, 80 persen pendapatannya berasal dari APBN.

Toto bilang, sebenarnya be­berapa BUMN juga telah me­lakukan efisiensi secara internal. Di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) misalnya.

Himbara masih menghadapi masalah efisiensi. Sebab, Net Interest Margin (NIM) anggota Himbara masih berkisar di 3,8-7,9 persen. “NIM yang makin tinggi menunjukkan, bahwa ada masalah efisiensi,” ujar Toto.

Karena itu, dia berharap, ada upaya-upaya untuk semakin me­lakukan diversifikasi pen­dapatan, dengan masuk kepa­da Fee Based Income (FBI).

“Selain bisa melakukan efisiensi, NIM dari bank BUMN ini lebih bersaing dengan bank-bank di Malaysia dan Singapura,” tuturnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.