Sebelumnya
“Dengan anggaran sebesar ini, kami harus memastikan setiap rupiah digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” tegas Budi.
Eks Direktur Utama Bank Mandiri ini menekankan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yaitu bekerja demi kepentingan rakyat dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, Kemenkes berharap KPK dapat berperan aktif mengawasi dan memberikan arahan dalam pelaksanaan program-program tersebut.
“Kami ingin agar program berjalan sesuai aturan dan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Budi.
Dengan pengawasan sejak awal, Kemenkes berharap anggaran besar yang dikelola untuk proyek kesehatan benar-benar dimanfaatkan dengan optimal dan tepat sasaran.
Baca juga : Golkar-PKB Tak Menolak Wacana Partai Super Tbk
Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan anggaran negara di sektor kesehatan.
Langkah Kemenkes tersebut mendapat sambutan positif dari KPK. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan dan pengawasan.
KPK ingin proyek-proyek yang telah dilaporkan itu dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami siap memberikan pendampingan dan pengawasan agar proyek ini berjalan dengan baik,” kata Cahya.
KPK juga berencana melakukan kajian bersama Kemenkes untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
Baca juga : Polda Metro Larang Konvoi Dan Petasan
Dari hasil kajian itu, Kemenkes diharapkan dapat menjalankan rekomendasi yang diberikan agar program kesehatan lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Nanti dari Kedeputian Pencegahan akan ada kajian yang hasilnya bisa diterapkan bersama Kementerian Kesehatan,” ucap Cahya.
Melalui kerja sama ini, Kemenkes dan KPK berkomitmen memastikan bahwa seluruh program kesehatan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan yang ketat diharapkan dapat menutup celah penyimpangan, sehingga program-program tersebut bisa memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Dalam pembangunan, menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah dan lembaga penegak hukum. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita.
Baca juga : Tok, PSU Pilgub Papua Disepakati Rp 189 Miliar
“Kami bersinergi dalam memastikan kebijakan yang akuntabel,” tutupnya. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 7 Maret 2025 dengan judul "Kelola Anggaran Rp 70 Triliun Kemenkes Minta Proyek Kesehatan Diawasi KPK"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.