RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang bisa memicu komplain bahkan gugatan dari negara-negara tetangga. Arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025, di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Dalam amanatnya, Menko Polkam menyampaikan dua pesan utama dari Presiden. Pertama, apresiasi atas kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh jajaran dalam menghadapi Karhutla. Kedua, instruksi untuk mempertahankan capaian selama ini dan penekanan agar tidak ada kebakaran hutan dan lahan yang dapat menjadi isu internasional.
"Presiden menaruh perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan, karena dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian lingkungan dan kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada geopolitik kawasan," ujar Menko Polkam.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan Karhutla difokuskan pada upaya pencegahan dini. Pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla pada 13 Maret 2025, di bawah koordinasi Kemenko Polkam, dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Upaya pencegahan dilakukan melalui operasi teknologi modifikasi cuaca, water bombing, patroli udara, hingga penguatan infrastruktur pengendalian air seperti embung, parit, dan kanal untuk menjaga tinggi muka air gambut tetap stabil.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau diperkirakan berlangsung pada April–September 2025. Sementara itu, data monitoring satelit menunjukkan terdapat 144 titik panas (hotspot) di beberapa wilayah rawan seperti Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, termasuk 81 hektar lahan terbakar di Provinsi Riau.
Baca juga : Bicara Ijazah Buruh Ditahan Perusahaan, Wamenaker Live di TikTok & Instagram
Sebagai bentuk dukungan pusat kepada daerah, Pemerintah menyerahkan bantuan logistik dan peralatan penanganan Karhutla senilai Rp9,92 miliar kepada Pemerintah Provinsi Riau. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Riau.
Lebih lanjut, Menko Polkam mencatat bahwa upaya pengendalian Karhutla telah menunjukkan hasil positif. Jumlah hotspot nasional berhasil ditekan hingga 80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Bapak Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan ASEAN seperti AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) dan ACCTHPC (ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control) harus terus ditegakkan. Indonesia harus menjadi contoh negara yang bebas dari bencana asap lintas batas," ujarnya.
Di akhir amanatnya, Menko Polkam mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak swasta dan masyarakat luas bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk mengelola sumber daya alam hutan dan lahan dengan baik.
"Mari kita jaga hutan kita, lindungi rakyat kita, dan jaga nama baik bangsa di mata dunia. Mari kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan bertanggung jawab." katanya.
Menurut Menko Polkam, dengan tekad yang kuat, SDM yang ahli, peralatan yang memadai, serta semangat kebangsaan yang tinggi, Indonesia bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan.
Baca juga : Rencana Pemprov Jabar Mesti Dikaji Mendalam
Turut hadir dalam apel ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI M Hasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan Karhutla. Berkat kerja sama ini, dalam beberapa tahun terakhir, angka Karhutla mengalami tren penurunan.
Raja Juli menyebut, capaian ini merupakan hasil kerja lintas sektor yang semakin terkoordinasi dan solid. Sebab itu, ia menekankan pentingnya menjaga momentum positif ini agar Indonesia benar-benar terbebas dari bencana asap yang pernah menjadi sorotan dunia internasional.
"Saya bersyukur, bisa pulang kampung ke Riau tanpa dihantui kekhawatiran akan kabut asap seperti yang pernah terjadi di masa lalu," ucapnya.
Dia memaparkan, luas area Karhutla terus menyusut dari tahun ke tahun. Pada 2019, lahan yang terbakar mencapai 1,7 juta hektar (ha), lalu turun menjadi 1,1 juta ha di 2023. Bahkan pada 2024, angka tersebut semakin menurun ke level di bawah 1 juta ha.
"Ini menunjukkan bahwa kita belajar dari pengalaman dan berhasil melakukan perbaikan nyata. Tapi kita tidak boleh lengah. Kewaspadaan harus tetap menjadi prinsip utama," pesan Raja Juli.
Baca juga : BTN Siapkan Pembiayaan Rumah Subsidi Buat Nakes
Menurutnya, ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan penurunan angka Karhutla dalam dua tahun terakhir. Pertama, kolaborasi antarlembaga yang semakin kuat. "Kini semua unsur, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI-Polri, dan lembaga lainnya bergerak dalam satu koordinasi," katanya.
Kedua, penerapan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pemerintah memanfaatkan teknologi dalam pemantauan titik panas, serta pendekatan edukatif yang berbasis budaya lokal kepada masyarakat.
Ketiga, peran aktif masyarakat yang terus meningkat dalam pencegahan dan pemadaman. Pemerintah mengoptimalkan keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang siap terjun langsung ke lapangan.
"Kita cukup bangga dengan pencapaian ini. Tanpa keterlibatan masyarakat, mustahil kita bisa menekan angka Karhutla seefektif ini. Mereka adalah garda terdepan di lapangan," tutur Raja Juli.
Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa mempertahankan capaian ini dan tidak mengendurkan kewaspadaan. Menurutnya, perubahan iklim global masih menyimpan potensi ancaman kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia.
“Karhutla adalah persoalan serius yang harus ditangani bersama. Komitmen kolektif menjadi kunci agar Indonesia benar-benar bebas dari bencana asap,” pungkasnya. MEN/BYU
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.