RM.id Rakyat Merdeka - Mulai awal bulan ini, Pemerintah resmi siapkan 5 stimulus ekonomi. Sasarannya adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Dengan stimulus ini, Pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga di momen yang bertepatan dengan hari libur sekolah.
Sebelum resmi mengumumkan 5 stimulus ekonomi, Presiden Prabowo Subianto lebih dulu memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025) sore.
Mereka yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggono, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Apa yang dibahas? Usai rapat, Sri Mulyani menjelaskan apa yang menjadi keputusan rapat dan kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Kata dia, Presiden menyetujui untuk memberiman lima stimulus ekonomi dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi ekonomi. Kelima stimulus ekonomi itu akan berlaku selama 2 bulan, yakni Juni hingga Juli 2025.
Apa saja? Pertama, diskon transportasi. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini dilakukan dalam rangka memasuki libur anak sekolah. Harapannya, mobilitas masyarakat tetap tinggi sehingga dapat menggerakkan roda ekonomi.
Pemerintah memberikan diskon kereta api hingga 30 persen, dengan alokasi anggaran Rp 0,3 triliun yang diperkirakan dinikmati 2,8 juta penumpang. Begitu juga dengan tarif pesawat. Pemerintah bahkan sudah menetapkan anggarannya sebesar Rp 0,43 triliun untuk 6 juta penumpang.
"Maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6 persen. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun," ungkap ekonom jebolan Universitas Indonesia ini.
Moda angkutan laut juga demikian. Pemerintah bahkan memberi diskon hingga 50 persen. Dengan anggaran Rp 0,21 triliun, proyeksinya stimulus ini dapat dinikmati 0,5 juta penumpang.
"Dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp 0,94 triliun," rinci mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Baca juga : Prabowo Sangat Optimis, Indonesia Segera Bangkit Jadi Negara Hebat
Kedua, diskon tarif tol 20 persen. Sama seperti diskon moda transportasi, diskon tarif tol juga berlaku untuk bulan Juni dan Juli, sehingga dapat menyasar 110 juta pengendara.
Soal tarif tol, instrumen anggarannya non APBN. Sri Mulyani menyebut, Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait stimulus tersebut.
Ketiga, penebalan bantuan sosial (bansos) kepada 18,3 juta masyarakat kelompok paling rentan dan miskin. Teknisnya, bansos diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk Juni dan Juli.
"Selain diberikan Rp 200 ribu per bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kilogram beras, bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kilogram beras," tutur Sri Mulyani.
Adapun total anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk tambahan kartu sembako dan bantuan pangan mencapai Rp 11,93 triliun. Teknisnya, Kementerian Sosial yang akan memberikan Rp 200 per bulan untuk kartu sembako. Sedangkan bantuan pangan akan dilaksanakan Bapanas dan Kementerian Pertanian.
Keempat, Bantuan Subsidi Upah (BSU). Stimulus ini akan menyasar 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta, atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan bantuan Rp 300 ribu per bulan. "Diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi dua bulan Rp 600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini," janji Sri Mulyani.
BSU juga akan diberikan kepada 565 ribu guru honorer. Rinciannya 188 ribu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 277 ribu guru di Kementerian Agama. Nilainya sama, Rp 300 ribu per bulan, untuk Juni dan Juli.
Selain pekerja dan guru honorer, BSU juga akan memberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan enam industri padat karya. Khususnya para pekerja di industri yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan Jaminan Kehilangan Kerja (JKK) dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persen saja.
Baca juga : IWIP Dukung Pemerintah Perluas Lapangan Kerja Berkualitas
"Ini tentu anggaranya berasal dari non APBN. Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Kelima, diskon iuran JKK pada para pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta. Kata Sri Mulyani, kelima stimulus ini memiliki nilai hingga Rp 24,44 triliun. Rinciannya, Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp 0,85 triliun dari non APBN atau dunia usaha.
Harapannya, paket stimulus dan sejumlah percepatan program Pemerintah bisa menjaga pertumbuhan ekonomi mendekati 5 persen. "Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan bisa turun lebih cepat," harap Sri Mulyani.
Sementara, diskon 50 persen tarif listrik yang sebelumnya masuk dalam paket stimulus ekonomi dibatalkan. Menurut Sri Mulyani, pembatalan disebabkan oleh mekanisme penganggaran yang terlambat.
"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," katanya.
Seperti diketahui, diskon tarif listrik sempat masuk dalam daftar stimulus ekonomi yang akan diberikan Pemerintah untuk bulan Juni dan Juli 2025. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (24/5/2025).
Menurut Airlangga, untuk diskon tarif listrik 50 persen akan menyasar pada 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Diskon tarif ini berlaku untuk listrik prabayar maupun meteran (pasca bayar).
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar segera menyempurnakan sinergi dengan kementerian/lembaga untuk meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan. Mahendra menyebut, upaya ini dilakukan agar ekonomi nasional dapat tumbuh. Khususnya, untuk mendorong daya beli masyarakat.
"OJK bersama-sama dengan kementerian, lembaga, dan industri jasa keuangan terus berkolaborasi untuk mendorong upaya-upaya intermediasi pendalaman pasar keuangan dan pengembangan industri yang prospektif," sebut Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (2/6/2025).
Baca juga : Kejar Ekonomi 8 Persen, Pengusaha Minta Hambatan Investasi Dibereskan
Adapun industri prospektif yang dimaksud termasuk mendukung segmen UMKM. Hal itu terutama dalam rangka mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, dan memungkinkan ekonomi Indonesia tumbuh optimal.
Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, paket insentif senilai hampir Rp 25 triliun ini akan membantu daya beli dan stabilisasi ekonomi. Terlebih, di bulan ini, gaji ke-13 senilai hampir Rp 50 triliun juga digelontorkan.
"Dampak bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025 dari kedua kebijakan tersebut akan sangat siginifikan. Kendati masih berat untuk tembus 5 persen," ulas Wijayanto saat dihubungi, tadi malam.
Dia menilai paket stimulus ini cukup efektif. Namun, insentif ini cukup konsumtif dan tidak berkelanjutan. Prediksinya, ketika insentif dihentikan, pertumbuhan ekonomi kembali melambat.
Menurut Wijayanto, pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025 bisa mendekati 5 persen jika rencana diskon 50 persen untuk tarif listrik 450-1.300 VA dengan anggaran Rp 30 triliun dilaksanakan.
Namun, dia memahami, batalnya diskon tarif listrik ini karena kondisi fiskal. Pemerintah juga mempertimbangkan cash flow PLN yang sudah cukup terbebani oleh diskon tarif listrik pada Januari-Februari.
Lalu apa yang harus dilakukan Pemerintah? Wijayanto menilai, perlu pendekatan insentif yang menciptakan aktifitas ekonomi baru yang mampu mendongkrak produktivitas dan efisisnsi ekonomi.
"Dalam jangka menengah dan panjang, insentif ini tidak memadai. Kita akan kesulitan mempertahankan pertumbuhan di tahun-tahun mendatang. Perlu pendekatan yang lebih sustainable," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.