RM.id Rakyat Merdeka - Polemik 4 pulau yang sempat bikin tegang Sumatera Utara dan Aceh, akhirnya selesai. Presiden Prabowo memutuskan menyerahkan kembali 4 pulau itu, ke Aceh. Menko Polkam Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah.
Sebanyak 4 pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Keempat pulau itu, telah disepakati masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh, bukan bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
“Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara,” kata Budi Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/6/2025).
Baca juga : Sekolah Kepemimpinan Prabowo Subianto
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2016-2024 ini menjelaskan, keputusan ini lahir dari pertimbangan sejarah dan budaya yang kuat. Pemerintah pusat, tambahnya, sangat memahami sensitivitas wilayah perbatasan, terutama di daerah yang punya latar sejarah panjang seperti Aceh.
“Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh,” tegas purnawirawan jenderal bintang 4 Polri ini.
Tak hanya menetapkan wilayah, BG-sapaannya, juga memastikan bahwa Pemerintah akan menindaklanjuti keputusan ini dengan pendekatan yang damai dan dialogis.
Baca juga : Lalu Hadrian: Meragukan Kebenaran Sama Saja Menghapus Sejarah
“Tujuannya untuk menjaga keutuhan NKRI, tanpa menimbulkan gejolak baru di lapangan,” tegas BG.
Ia bilang, Presiden Prabowo menekankan asas keadilan dan stabilitas nasional sebagai prioritas utama. Termasuk ketika menyelesaikan sengketa batas wilayah. Penyelesaian batas wilayah, lanjutnya, bukan hanya menyangkut persoalan administratif, tapi juga aspek strategis.
“Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tegas Menko Polkam Budi.
Baca juga : Fadli Zon: Sejarah Harus Berdiri Di Atas Fakta, Bukan Narasi
Lebih lanjut, Menko Polkam Budi menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah akan terus dilakukan secara dialogis, obyektif, dan damai. Tujuannya untuk menjaga keutuhan NKRI dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.