BREAKING NEWS
 

Wawancara Khusus Menyambut HUT Ke-80 RI

Zulhas: Prioritas Presiden Mengangkat Harkat Rakyat

Reporter : BAMBANG TRISMAWAN
Editor : RATNA SUSILOWATI
Senin, 11 Agustus 2025 08:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat diwawancarai Rakyat Merdeka, Kamis (7/8/2025). (Foto: Khairizal Anwar/RM)

 Sebelumnya 
 

Kopdes Pangkas Rantai Pasok & Berantas Rentenir,
Pemerintah Tidak Bagi-Bagi Uang Tapi Memberdayakan Masyarakat

Program prioritas Presiden selanjutnya adalah pemben­tukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana pro­gresnya saat ini?

Program Koperasi Desa ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Kalau pangan kita sudah kuat, maka harus disambung dengan kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi dibangun dari desa. Bayangkan, sekarang ada perusahaan be­sar yang tanam cabe sampai ke pelosok kampung. (Kebun­nya milik dia), dan dia juga yang pasarkan. Bahkan, ada juga perusahaan besar yang menguasai, mulai dari ayam, telur sampai pakan.

Ini harus ditata ulang. Ma­syarakat harus ada usahanya. Dari situlah lahir gagasan besar Kopdes. Targetnya 80.000 desa dan kelurahan punya koperasi.

Gagasan ini dari Bapak Presiden langsung, bukan dari menteri. Ini Presiden langsung yang memikirkan. Kita yang melaksanakan. Dalam waktu dua bulan, alhamdulillah 80.000 Kopdes sudah terbentuk secara struktur. Target operasional penuh November 2025.

Sebenarnya apa tujuan utama dari Kopdes ini?

Baca juga : Per Hari, Bapanas Guyur 12 Ribu Ton Beras Murah

Pertama, memotong rantai pasok yang terlalu panjang. Dari pabrik ke desa bisa lewat delapan layer. Ini bikin harga tinggi, rakyat rugi. Kedua, di desa itu banyak tengkulak dan rentenir. Kita ingin menghapus dominasi rentenir dan lintah darat di desa.

Tidak ada bagi-bagi uang APBN yang dibagi-bagi. Kita membangun model bisnis untuk rakyat yang benar dan berkelan­jutan. Izin dipremudah, diberi­kan akses dan sebagainya.

Bagaimana bentuk model bisnis Kopdes agar bisa berkelanjutan?

Kami sudah merumuskan, minimal ada tujuh jenis usaha di setiap Kopdes. Pertama, toko sembako. Kedua, agen penyalur pupuk bersubsidi. Ketiga, pangkalan gas LPG 3 kilogram. Keempat, cold storage untuk menampung hasil pertanian dan perikanan agar tidak cepat rusak. Kelima, gudang yang bekerja sama dengan Bulog untuk menampung gabah, ja­gung, dan komoditas lainnya. Keenam, layanan Brilink atau perbankan-link agar masyarakat desa punya akses untuk bayar listrik, cicilan, dan transaksi lain. Ketujuh, akses logistik yang bekerja sama dengan PT Pos.

Dengan begitu, dari Kopdes rakyat bisa berbelanja, menyalurkan bantuan, menyimpan hasil panen, hingga mendapat layanan keuangan. Koperasi pun mendapat fee dari setiap layanan. Ini usaha konkret agar Kopdes langgeng dan menguntungkan.

Adsense

Prinsipnya, pertama kami pikirkan bisnisnya. Kedua, jalannya memang tidak mudah, tapi kami pilih cara yang benar, bukan cara yang instan. Tidak ada dana dari APBN. Nanti akan ada modul, SOP, dan sistem yang dibantu Telkom. Semua transaksi akan cashless, uang langsung masuk bank, sehingga tidak menggoda orang untuk menggunakan uang di luar pe­runtukan.

Baca juga : 5 Ribu Orang Padati “BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI”, Sambut Mitra Finansial Tanah Air Di Taiwan

Bagaimana memastikan koperasi desa benar-benar aktif dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa?

Kami sudah membentuk struk­tur pembinaan. Saya, sebagai Menko, mendapat Instruksi Presiden untuk mengoordina­sikan 25 kementerian dan lem­baga. Selain itu, ada Keputusan Presiden yang menugaskan saya menjadi Ketua Satgas Na­sional, memimpin kementerian-kementerian terkait.

Di tingkat provinsi, Satgas akan dipimpin gubernur. Di ka­bupaten/kota, dipimpin bupati atau wali kota. Mereka semua bertugas membina koperasi-koperasi desa ini. Kalau ada hambatan atau kendala, Satgas bisa turun langsung memberi­kan pembinaan. Memang masa berlaku Keppres ini baru satu tahun. Tapi saya akan minta perpanjangan hingga tiga ta­hun ke depan, supaya program benar-benar berjalan baik. Ha­rapannya, desa bisa menjadi pusat kekuatan ekonomi, dan rakyatnya kreatif, produktif, serta mandiri.

Dari mana Koperasi Merah Putih mendapat modal?

Ada pinjaman dari bank-bank Himbara. Jaminannya, sederhana saja: barang yang dipinjam itulah jaminannya. Misalnya ingin jadi agen LPG, butuh 200 tabung, ya pinjam uang ke bank. Jaminannya LPG itu. Kalau laku, setor lagi.

Begitu juga kalau buka wa­rung dan butuh Rp 100 juta, ya pinjam Rp 100 juta. Jaminannya stok sembako. Kalau laku, hasil­nya disetor kembali. Jadi lang­sung ke bank, semua transaksi cashless dan digital, sehingga bisa dipantau lewat ponsel. Dengan sistem ini, koperasi bisa memantau omzet, stok, dan perputaran barang secara real-time. Semuanya sudah disiapkan dengan baik. Inilah cara yang benar. Bukan bagi-bagi uang lalu habis begitu saja.

Baca juga : Satriwan Salim: Koordinasinya Harus Segera Ditingkatkan

Bagaimana respon masyara­kat dan apa tantangan terbe­sar pembentukan Koperasi Merah Putih saat ini?

Tantangan terbesar adalah mengubah mindset. Selama ini, banyak yang ingin cara gampang. Minta duit atau bagi-bagi duit. Sekarang model­nya pemberdayaan. Kalau mau cara gampang, ya akan miskin terus. Tapi kalau mau dengan cara yang benar, koperasi bisa berkembang. Tidak ada negara maju kalau rakyatnya tidak kerja keras, tidak peduli, dan hanya reaktif. Nah, inilah mindset yang harus kita ubah. Dan ini adalah gagasan besar Bapak Presiden.

Bagaimana mekanisme pengawasan Koperasi Merah Putih? Apakah ada kerjasama dengan aparat penegak hu­kum atau pihak lain?

Tiga tahun ini akan ada satgas khusus. Awalnya setahun, tapi saya usulkan sampai tiga tahun. Satgas ada di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Jadi kita bisa memonitor 80.000 Kopdes lewat handphone. Ha­rapannya tidak ada fraud atau mismanajemen. Misalnya, kalau ada yang jual gas tapi tidak setor hasilnya, itu tanda pengelolaan tidak benar. Maka, pengurus seperti ini langsung diproses. Karena itu, perlu pengawasan, termasuk dari Satreskrim.

Dengan berdirinya Koperasi Merah Putih, maka desa men­jadi punya pendapatan asli desa ya?

Iya nanti keuntungannya bagi hasil. Sebanyak 20 persen untuk desa, 50 persen untuk pengembangan usaha, dan 30 persen untuk pengurus koperasi. Karena tidak ada gaji bulanan, maka pengurus mendapat bagi hasil usaha. ***
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense