RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen terus mewujudkan penerapan nilai-nilai keterbukaan pemerintahan (Open Government) dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Melalui Ikhtiar ini diharapkan Indonesia menjadi pemimpin dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka baik di tingkat regional maupun global.
Baca juga : Jelang Muktamar Ke-35, Para Pengurus Di PPP Mulai Rapatkan Barisan
Menteri PANRB, Rini Widiyantini, menjelaskan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, inklusif, dan inovasi merupakan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka.
Oleh karena itu Kemen PANRB akan terus memainkan peranannya dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah bersama masyarakat agar prinsip keterbukaan dapat diterapkan secara nyata.
Baca juga : Pernyataan Gaduh Bisa Jadi Beban Presiden
Birokrat asal Bandung, Jawa Barat itu ini mengungkapkan, berbagai praktik telah dan akan terus dilakukan Kemen PANRB sebagai ikhtiar mewujudkan Open Government di Indonesia.
Pertama, merampingkan organisasi dengan memangkas jumlah eselon struktural dari empat atau lima tingkat menjadi dua. Kedua, membangun ribuan unit layanan percontohan dan mengembangkan Mal Pelayanan Publik, baik fisik maupun digital di seluruh penjuru negeri.
Baca juga : Top, Laba Bersih BTN Tumbuh Double Digit
Ketiga, membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Melalui SAKIP pemerintah telah mencegah inefisiensi dalam anggaran negara dan daerah, sehingga menghemat hingga Rp 128,5 triliun hanya dalam dua tahun,” kata Rini ujar Rini dalam keterangan resminya Kamis (28/8/2025).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.