RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi membubarkan Desk dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) setelah situasi terkendali.
Langkah itu disampaikan Menko Polkam Djamari Chaniago saat menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pengendalian soal karhutla selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga.
“Pencapaian ini patut diapresiasi. Tapi jangan sampai membuat kita lengah,” kata Djamari dikutip dari siaran pers BNPB, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, sekecil apapun api harus dipadamkan, jangan tunggu membesar. Antisipasi sejak dini menjadi modal yang harus terus dimaksimalkan.
Baca juga : Tanggapi Kritik Warga, Wali Kota Tangsel Janji Tekan Biaya Perjalanan Dinas 2026
“Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,” ujarnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sepakat. Terlebih, potensi ancaman ke depan masih ada. Berdasarkan pola fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun (2015, 2019, 2023), peluang cuaca kering ekstrem diperkirakan muncul lagi pada 2027.
“Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ungkap Suharyanto.
Menurut Suharyanto, berdasarkan data bencana 2021–2024, diketahui 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir (5.998 kejadian) dan cuaca ekstrem (4.646 kejadian).
Terkait situasi Karhutla 2025 di enam provinsi prioritas, Suharyanto melaporkan, sejauh ini terkendali berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan.
Baca juga : Kompak Bikin Sekber, 9 Parpol Nonparlemen Kawal PT 0 Persen Di Pemilu 2029
“Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” ucapnya.
Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sepanjang Januari-Juni 2025, sekitar 8.594 hektare lahan terbakar dengan persentase seluas 80,15 persen lebih masih menyasar kawasan lahan gambut.
Dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak dengan lahan terbakar seluas 1.149 hektare. Diikuti Provinsi Riau sekitar 751 hektare, Kalimantan Tengah 146 hektare, Jambi-Sumatera Selatan seluas 43 hektare. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan, belum ada laporan luasan lahan terbakar yang terdata.
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi dan memastikan kesiapsiagaan tak berhenti hanya karena kondisi saat ini terkendali.
Untuk diketahui, Desk Karhutla dibentuk pada era Menko Polkam Budi Gunawan pada Maret 2025. Kala itu, Budi Gunawan menyatakan Pemerintah membentuk dua desk baru, yakni Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPMI-TPPO).
Baca juga : Kerja Danantara Jadi Lebih Fokus Dan Efektif
“Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri dan Kejaksaan Agung, beberapa gubernur telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan dan meluncurkan dua desk,” kata Budi Gunawan, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan hasil pemantauan bencana selama periode 23 September 2025 pukul 07.00 WIB hingga 24 September 2025 pukul 07.00 WIB.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.