RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat kemampuan keuangan digital sebagai bagian dari penerapan e-government, sekaligus upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (31/10/2025).
“Mudah-mudahan nanti juga bisa disuarakan ke teman-teman lain di 552 Pemda, 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten agar mempercepat digitalisasi pemerintahan atau e-government. Sejak awal kami selalu mendukung sistem digital,” ujar Tito.
Baca juga : Didukung Mayoritas Anggota DPRD Pati, Sudewo Selamat Dari Pemakzulan
Menurutnya, Pemda tak boleh lagi terjebak pada pola pikir lama dan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Digitalisasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Mantan Kapolri itu mencontohkan sektor pajak hotel, restoran dan parkir yang selama ini masih banyak dikelola secara tunai. Pola itu kerap membuat sebagian transaksi tak tercatat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Kondisi tersebut dapat diatasi melalui sistem pemungutan berbasis digital agar seluruh transaksi tercatat dengan akurat dan transparan.
Baca juga : Setelah Golkar Dan NasDem, PSI Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Dengan sistem digitalisasi, penerimaan pajak masyarakat bisa langsung tercatat dan masuk ke Bapenda. Ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan PAD tanpa menambah beban baru kepada masyarakat.
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel dan efisien.
“Saya berpikir, bagaimana caranya teman-teman Pemda bisa meningkatkan PAD melalui digitalisasi,” tandasnya.
Baca juga : RI-Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Dan Energi
Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional itu menjelaskan, transformasi digital di pemerintahan membutuhkan dua tahapan penting.
Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial di lingkungan Pemda agar seluruh proses berjalan optimal. Kedua, menyiapkan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional sehingga seluruh pemerintah daerah saling terhubung dan datanya dapat dimanfaatkan lintas sektor.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.