RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku dirinya telah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi bersama pemerintah daerah. Instruksi tersebut diberikan menyusul meningkatnya kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Mengacu pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tito menjelaskan curah hujan tinggi pada November dan Desember berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung. Risiko tertinggi berada di kawasan selatan Indonesia. Mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku hingga Papua.
Tito meminta pemerintah daerah, khususnya di Jawa bagian selatan yang berpenduduk besar segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir dan menyiapkan skenario mitigasi. Mitigasi tersebut mencakup penguatan struktur pada wilayah rawan longsor, perbaikan ruas jalan yang rentan amblas, hingga langkah-langkah penanganan sementara untuk mengurangi dampak bencana.
Baca juga : Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Pangan Untuk Tekan Inflasi
“Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi, termasuk penguatan struktur di wilayah rentan longsor,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama Kapusdatin BNPB, Abdul Muhari, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk menjalankan skenario mitigasi, maka daerah dapat menetapkan status darurat bencana. Status tersebut menjadi dasar bagi BNPB untuk memberikan dukungan pendanaan maupun bantuan operasional lainnya, termasuk modifikasi cuaca.
Data BNPB menunjukkan, sepanjang 2025 telah terjadi 2.726 kejadian bencana di Indonesia, mayoritas di wilayah selatan. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada 33.984 unit rumah, 623 fasilitas umum, serta 293 bangunan kantor dan jembatan. Sementara itu, bencana hidrometeorologi selama 2025 mengakibatkan 377 korban meninggal dunia dan 38 orang hilang.
Baca juga : Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kinerja Untuk Raih Kepercayaan Publik
Dalam beberapa hari terakhir, dua bencana besar kembali terjadi. Longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis (13/11/2025) yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 warga hilang. Sementara itu, longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara pada Minggu (16/11) mengakibatkan 27 warga dinyatakan hilang.
Tito memastikan dirinya akan turun langsung ke Cilacap untuk memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi sekaligus mengecek kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem.
“Ini instruksi Presiden melalui Mendagri. Kepala daerah harus menginventarisasi potensi titik bencana hidrologis dan menggelar apel kesiagaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Besok saya pimpin langsung di Cilacap,” tegas Tito.
Baca juga : Mendagri Tito Minta Pemda Perbanyak Rusun Di Kawasan Padat
Sementara itu, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa secara umum setiap daerah telah mengetahui titik rawan masing-masing. Tantangan terbesar, ujarnya, adalah mempercepat aksi mitigasi. BNPB siap memberikan bantuan berupa personel, pompa, dan sarana pendukung lainnya, dengan catatan daerah menetapkan status siaga darurat sebagai dasar penyaluran bantuan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.