Sebelumnya
Alumni Universitas Lambung Mangkurat itu menetapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran, baik di internal kementerian maupun pada perusahaan penempatan. Setiap laporan pengaduan harus direspons cepat dan ditindaklanjuti hingga tuntas.
Dalam aspek pencegahan, BP3MI harus memperluas sosialisasi migrasi aman hingga desa-desa serta memperketat pengawasan di pelabuhan, bandara, dan titik-titik rawan. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Imigrasi dan lembaga terkait merupakan kunci memutus rantai sindikat pengiriman ilegal.
Baca juga : Dukungan Terus Mengalir, Emil: Ketua Demokrat Jatim Prerogatif DPP
Pelindungan pekerja migran adalah tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Pelindungan PMI dan PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan PMI. Karena itu, BP3MI harus memperkuat hubungan kerja dengan gubernur, bupati, dan wali kota, serta mendorong pemerintah daerah agar menyusun perda tentang perlindungan pekerja migran.
Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai juga menjadi perhatian. Mukhtarudin menyebut pelatihan dilakukan melalui Bimbingan Teknis Nasional, serta penempatan pegawai pada jabatan yang tepat sesuai prinsip the right man on the right place. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara objektif: pegawai berintegritas dan berprestasi akan diberikan apresiasi, sementara yang melanggar aturan akan dikenai sanksi.
Baca juga : Pemilu Nasional Dan Lokal Dipisah, Pengawasan Kuat
“Pelindungan pekerja migran bukan hanya soal administrasi, melainkan tanggung jawab moral negara. Kita menjaga martabat, keselamatan dan masa depan para pekerja migran. Itu inti dari pelayanan publik yang bermartabat,” pungkasnya.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan, pihaknya mulai menyiapkan strategi sejak sekarang, mengingat pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan tingginya kerawanan di sejumlah negara penempatan.
Baca juga : Kantongi Laba Rp 34,15 T Pertamina Tetap Menyala
“Beberapa wilayah selalu berulang masalahnya, antara lain Kuala Lumpur dan sekitarnya di Malaysia, Taipei di Taiwan terkait distribusi logistik, serta Riyadh di Arab Saudi yang rawan intimidasi terhadap penyelenggara TPS,” jelas Bagja. ASI
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 5, edisi Kamis, 27 November 2025 dengan judul "Sinergi Kementerian P2MI Dan Bawaslu Tutup Celah Kerawanan Pemilu Di Luar Negeri"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.