RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam periode Oktober 2024 hingga November 2025, jumlah daerah layak anak meningkat signifikan dan kini menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dalam RKP 2025.
Pada Agustus 2025, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menganugerahkan predikat KLA kepada 355 kabupaten/kota, jumlah tertinggi sepanjang penyelenggaraan program. Dari total tersebut, 22 daerah meraih predikat Utama, 69 Nindya, 125 Madya, dan 139 Pratama. Selain itu, 13 provinsi menerima penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) karena dinilai berhasil menggerakkan implementasi KLA di tingkat regional.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan evaluasi KLA tidak dimaknai sebagai penghargaan semata, tetapi instrumen perbaikan.
Baca juga : Jasa Raharja Perkuat Ketahanan Risiko Lewat Transformasi Human Capital
“Evaluasi ini dilakukan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area perbaikan dalam menciptakan kota yang layak bagi anak-anak,” ujar Arifah, Senin (8/12/2025).
Arifah menambahkan, KLA kini masuk dalam RPJMN 2025–2029 sehingga keberhasilannya mencerminkan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah. Pergantian kepala daerah di sejumlah wilayah justru disebut menjadi momentum perbaikan tata kelola dan penguatan keberlanjutan kebijakan.
Pertumbuhan tersebut juga dipengaruhi dua reformasi kelembagaan yang dimulai tahun ini: beroperasinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak Januari 2025, serta penerapan Permen PPPA No. 3 Tahun 2025 tentang partisipasi anak melalui Forum Anak. Keduanya dianggap memperkuat layanan perlindungan hingga tingkat akar rumput dan meningkatkan pelibatan anak dalam perencanaan kebijakan daerah.
Baca juga : Puan Maharani Ajak Media Kawal Transformasi DPR Lewat Pemberitaan Berimbang
Beberapa daerah dinilai konsisten menjalankan sistem pelindungan anak. Sragen kembali mempertahankan predikat Utama, sementara Rembang enam kali berturut-turut meraih predikat Nindya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengingatkan tantangan baru yang harus diantisipasi daerah, terutama terkait digitalisasi dan meningkatnya waktu penggunaan layar.
“Kota ke depan bukan hanya harus layak huni, tetapi layak tumbuh dan layak dicintai oleh anak-anak,” kata Pratikno dalam Penganugerahan KLA 2025.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Berikan Layanan Tanggap Darurat Lewat Darat, Laut dan Udara
Rata-rata waktu penggunaan layar (screen time) anak Indonesia tercatat mencapai 7,5 jam per hari. Pemerintah mendorong daerah menyeimbangkan ruang digital dan ruang sosial melalui penyediaan taman bermain, jalur sepeda, hingga ruang publik ramah anak.
Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi pembaruan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 untuk menyesuaikan implementasi KLA dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029, termasuk penguatan isu digital, inklusivitas, dan anak penyandang disabilitas.
Pemerintah menyatakan keberhasilan satu tahun terakhir menjadi bukti pelindungan anak telah bergeser dari wacana sektoral menjadi strategi pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas daerah berpredikat Pratama dan Madya agar dapat naik menjadi Nindya dan Utama melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan penguatan partisipasi anak.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.