RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan arahan kepada seluruh Kepala Desa dalam kegiatan Rapat Kerja (Raker) Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul, Bogor pada Senin (2/03).
Dalam arahannya, Iskandar menyampaikan bahwa penyaluran dan pengelolaan dana desa tahun 2020 untuk Jawa Barat, masih mengalami permasalahan. Pasalnya, dari 5.312 desa yang tersebar di Jawa Barat, hanya 40 desa yang mendapatkan dana desa untuk tahap pertama.
"Posisi dana desa untuk Jawa Barat, pada tahun 2020 ini memang baru Rp 17,45 miliar untuk 40 desa. Itupun, hanya satu kabupaten dari 19 kabupaten yakni Kabupaten Bogor," kata Iskandar yang juga menyebutkan bahwa dana desa untuk Provinsi Jawa Barat sekitar Rp 5,9 triliun dengan sebarannya sebanyak 5.312 desa yang ada di 19 Kabupaten.
Baca juga : Beri Apresiasi, Anies Sebut Bank DKI Pemersatu Transportasi Jakarta
Iskandar berharap permasalahan yang terjadi tidaklah terlalu rumit. Karena kemungkinan permasalahan yang terjadi. Diantaranya, yakni permasalahan APBDes yang masih belum rampung dan surat kuasa dari pemerintah kabupaten yang masih belum disampaikan.
"Mungkin beberapa hal itulah penyebab kenapa dana desa belum cair. Karena itu, dalam Raker ini saya mengajak, ayo percepat penyaluran dan pengelolaan dana desa," katanya.
Iskandar menyampaikan bahwa dalam penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahapan. Yakni, tahap pertama sebesar 40 persen, kedua sebesar 40 persen dan ketiga sebesar 20 persen. Kecuali untuk desa mandiri yang hanya diberikan dua tahapan yakni sebesar 60 persen untuk tahap pertama dan 40 persen untuk tahap ketiga.
Baca juga : Mantan Menpora Imam Nahrawi Didakwa Terima Suap Rp 11,5 Miliar
"Saya ingin menekankan lagi bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 ini adalah transformasi ekonomi perdesaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Infrastruktur boleh, tapi infrastruktur yang bersentuhan langsung untuk peningkatan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia. misalnya untuk irigasi pertanian boleh, bangun PAUD, mitigasi bencana, peningkatan kesehatan masyarakat dan lainnya," katanya.
Mendes juga menyampaikan terkait penggunaan dana desa tahap pertama yang sudah cair dan akan cair agar dapat digunakan untuk padat karya tunai agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
"Arahan Presiden Jokowi agar digunakan untuk padat karya tunai supaya ekonomi desa semakin menggeliat, kebutuhan konsumsi bisa dipenuhi, pengangguran bisa dikurangi dan pekerjanya dapat diberikan secara tunai agar bisa dibelanjakan. Ini sangat diperlukan untuk mensikapi dan mengantisipasi berbagai situasi perekonomian dunia yang masih tidak menentu karena sejumlah faktor. Mulai dari perang dagang antara Amerika dengan China, hingga mewabahnya virus corona yang belum selesai yang berdampak pada tertundanya ekspor dan impor, penurunan wisata hingga adanya pelarangan umroh," katanya.
Baca juga : Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas
Lebih lanjut, Mendes menyampaikan terkait penggunaan dana desa dengan melakukan transaksi secara cashless, atau non tunai. Penggunaan non tunai dapat membantu kepala desa dalam memudahkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
"Saat ini, kita masih mengimbau. Nanti, desa yang ada jaringan pasti wajib menjadi desa digital. Salah satu, ukuran digital adalah cashless. Tidak lagi pakai uang tunai. Ini juga nanti akan memudahkan kepala desa untuk membuat laporan pertanggung jawaban. Saat ini, masih ada 13 ribu desa yang masih belum ada jaringan. Masalah ini juga kita akan genjot agar desa-desa tersebut bisa menikmati jaringan yang nantinya akan wajib cashless," katanya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.