RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia masuk dalam empat besar ekonomi dunia. Untuk mencapai itu, salah satu yang akan dilakukan kepala negara adalah menindak tegas pejabat yang nakal.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Para kepala daerah tiba di Istana Negara sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengenakan pakaian dinas harian. Turut hadir jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di antaranya Ribka Haluk yang juga menjabat Wakil Menteri Dalam Negeri.
Sebelum acara dimulai, Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu anggota komite eksekutif dan para gubernur yang duduk di barisan depan.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan ambisi besar Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara modern dan makmur. Saat ini, kata dia, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia.
Baca juga : Bertemu Lagi Di Istana, Prabowo-Dasco Bahas Bencana Dan Ekonomi
Dari data International Monetary Fund (IMF), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia senilai 4,66 triliun dolar AS atau setara Rp 76,3 kuadriliun. "Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia," ujar Prabowo.
Namun, Prabowo mengingatkan, target ambisius tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan. Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan mengelolanya secara jujur dan adil demi pemerataan kesejahteraan.
"Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat," tambahnya.
Prabowo menyoroti, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun tertinggal. Ia tidak rela melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga walikotaun tuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan. Dalam upaya menjaga kekayaan negara dari kebocoran akibat korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan kekuasaan, pemerintah pusat mengambil sikap tegas.
Baca juga : Ada Elite Cari-cari Kesalahan Soal Bencana Sumatera
Prabowo memberikan ultimatum kepada para pejabat yang tidak kompeten atau berniat memperkaya diri sendiri. Ia memastikan penegakan hukum akan berjalan tanpa intervensi. "Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana," tegas Prabowo.
Ia menambahkan, pejabat yang tidak setia menjalankan amanat rakyat dipersilakan untuk berhenti dari jabatannya. Langkah pembersihan ini agar potensi ekonomi Indonesia tidak terhambat oleh perilaku pejabat nakal yang merugikan rakyat.
Prabowo juga melarang penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan, pemerintah pusat akan terus memastikan dana Otsus digunakan secara a tepat sasaran untuk kepentingan rakyat dan percepatan pembangunan daerah.
“Saya minta benar-benar para gubernur dan para bupati bertanggung jawab. Jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana Otsus,” tegas Prabowo.
Prabowo mengingatkan, masyarakat kini semakin cerdas dan mudah mengawasi kinerja pejabat publik melalui ruang-ruang digital dan teknologi. Karena itu, ia meminta, kepala daerah lebih banyak berada di wilayahnya masing-masing untuk melayani rakyat secara langsung.
Baca juga : 8 Dari 35 Jembatan Berhasil Diperbaiki
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus agar benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana Otsus Papua tahun ini telah dicairkan sebesar Rp 12,6 triliun. Sementara alokasi tahun 2026 direncanakan sekitar Rp 10 triliun.
Sinkronisasi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan, pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua. Ia mengakui, pemekaran wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap percepatan pembangunan.
Menurut Tito, terdapat dua faktor utama penyebab kesenjangan pembangunan di Papua, yakni kondisi sosio-historis serta tantangan geografis yang sulit dijangkau. Karena itu, dibutuhkan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.