RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program pembangunan kependudukan dan keluarga sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor.
Wihaji membuka pertemuan dengan memaparkan capaian dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan serta ketahanan keluarga selama satu tahun terakhir.
Wihaji menegaskan, program dijalankan secara presisi dan terukur.
Baca juga : Kasus Gratifikasi Bupati Pati, Para Pengepul Caperdes Rame-rame Balikin Uang
Selaras dengan visi dan misi Presiden, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-6 yaitu membangun SDM serta memperkuat keluarga dan desa sebagai titik awal pembangunan nasional.
Menurut Wihaji, isu kependudukan dan pembangunan keluarga mencakup pengembangan SDM, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan bonus demografi.
“Stabilitas demografi dipandang sebagai prasyarat penting pembangunan nasional yang pelaksanaannya harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil masyarakat,” kata Wihaji dalam keterangan resminya, Sabtu (31/1/2026).
Pelaksanaan kebijakan di daerah, lanjut Wihaji, diperkuat melalui sinergi perwakilan Kemendukbangga/BKKBN di tingkat provinsi, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kependudukan dan keluarga berencana (OPDKB), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Baca juga : Industri Berbasis Sains Penopang Pertumbuhan
Penguatan koordinasi ini agar kebijakan berjalan efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga tingkat kabupaten/kota.
Wihaji mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
“Daerah yang mampu menjalankan indikator secara konsisten akan mendapat insentif sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja,” tegasnya.
Selain itu, kata Wihaji, peran TPK terus diperkuat dalam mendukung program prioritas Pemerintah.
Baca juga : Klaim Kerja Menterinya Moncer, Demokrat Tak Khawatir Dengan Isu Reshuffle
Dari total 597.645 TPK secara nasional, sebagian telah terlibat dalam pendampingan dan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah sasaran.
Khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pendekatan MBG 3B, serta penguatan Gerakan Orang Tua Asuh untuk pencegahan stunting.
Dalam kesempatan itu, Wihaji juga meminta kesediaan Menko PMK untuk hadir dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) awal Februari mendatang.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.