RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochamad Irfan Yusuf, resmi memperkenalkan program “Beras Haji Nusantara” sebagai langkah strategis Pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M.
Program ini dirancang untuk menjamin kualitas pangan jemaah selama berada di Tanah Suci, sekaligus memperkuat pemanfaatan produk beras nasional di tingkat global.
Gus Irfan –sapaan akrab Menhaj Mochamad Irfan Yusuf- mengungkapkan, total kebutuhan beras bagi 205.420 orang, yang terdiri atas jemaah haji reguler dan petugas, diperkirakan mencapai 2.280 ton. Perhitungan tersebut didasarkan pada frekuensi konsumsi jemaah, yakni 78 kali makan di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna.
Baca juga : Pegang Keketuaan D-8, Indonesia Luncurkan Logo Resmi: Siap Gelar KTT Di Jakarta
“Kami ingin setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia memiliki kualitas terbaik dengan cita rasa nusantara. Karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, beras panjang (long grain), dan tingkat pecahan maksimal lima persen,” ujar Menhaj.
Hal ini dia sampaikan saat memaparkan program tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Selama ini, dapur penyedia layanan konsumsi di Arab Saudi umumnya menggunakan beras impor dari negara lain dengan harga pasar sekitar 150 riyal Saudi per 40 kilogram, atau setara Rp 16.824 per kilogram. Melalui program Beras Haji Nusantara, Pemerintah menargetkan harga dapat ditekan hingga Rp 16.000 per kilogram saat beras tiba di dapur penyedia layanan.
Baca juga : Dr. Cashtry Meher Luncurkan Buku "Selamatkan Nyawa, Hadirkan Tawa"
Selain aspek kualitas, program ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi serta standardisasi menu jemaah. Gus Irfan menjelaskan, setiap porsi makan jemaah akan terdiri atas 170 gram nasi, 80 gram lauk, 75 gram sayur, serta dilengkapi air mineral dan kebutuhan pendukung lainnya.
Dalam implementasinya, Menhaj mengakui terdapat sejumlah tantangan, antara lain mekanisme pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta proses peningkatan kualitas beras dari kategori medium ke premium.
“Untuk memastikan program ini berjalan optimal, kami akan segera membentuk Kelompok Kerja Beras Haji Nusantara lintas kementerian dan lembaga, serta mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji,” tegas doktor alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang ini.
Baca juga : Genjot Investasi Di Kawasan Komersial, Metland Luncurkan Ruko Americano
Ke depan, Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji, termasuk pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) guna mendukung pemberian subsidi dengan persetujuan Presiden.
“Pemerintah akan menetapkan harga yang kompetitif agar dapat diterima oleh ekosistem dapur di Arab Saudi,” tandas cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari ini.
Program Beras Haji Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan konsumsi jemaah haji Indonesia, tetapi juga menjadi etalase produk unggulan pertanian nasional di kancah internasional. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.