Pegang Keketuaan D-8, Indonesia Luncurkan Logo Resmi: Siap Gelar KTT Di Jakarta

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan logo Keketuaan Indonesia pada organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D-8) periode 2026–2027. Peluncuran ini menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang ke-12, dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), peluncuran logo tersebut menandai dimulainya komunikasi publik Keketuaan Indonesia, sekaligus memperkenalkan identitas visual yang akan digunakan sepanjang rangkaian agenda D-8 selama masa kepemimpinan Indonesia.

Dalam keketuaannya, Indonesia mengusung tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity”.

Organisasi Kerjasama Ekonomi Developing Eight (D-8) menyelenggarakan Forum Media D-8 Pertama di Baku, Azerbaijan, 21 November 2025, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Media Republik Azerbaijan.

"Tema ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin D-8 dalam menghadapi dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang kian bergejolak," pernyataan Kemlu RI.

"Indonesia mendorong penguatan kerja sama dan solidaritas negara-negara Global South sebagai respons atas perubahan tatanan dunia yang semakin kompleks," lanjut pernyataan itu.

Makna Logo D-8

Baca juga : Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan KBR Indonesia Mampang Gelar CRM

Secara visual, logo Keketuaan memadukan simbol kompas Nusantara dan cahaya penuntun (jyoti), yang melambangkan arah, harapan, serta orientasi strategis Indonesia dalam memimpin D-8.

Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Berkembang-8 (D-8) menyelenggarakan Dialog Pemuda D-8 2025, yang diselenggarakan pada 6-9 Desember 2025 di Baku, Azerbaijan.

Delapan elemen berbentuk bintang merepresentasikan delapan negara anggota D-8 yang bersatu dalam satu kesatuan utuh, mencerminkan tekad kolektif untuk memperkuat integrasi ekonomi, konektivitas, dan kemakmuran bersama.

Peluncuran logo ini diharapkan dapat meningkatkan visibilitas D-8, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat pemahaman publik terhadap peran strategis Indonesia di dalam organisasi tersebut.

Sejalan dengan dinamika global yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan 2026, Indonesia menegaskan pentingnya diplomasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan tatanan dunia yang tak menentu.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pidato tahunan pada 14 Januari 2026.

Diplomasi Indonesia dibangun di atas prinsip ketahanan (resilience) serta kemampuan menghadapi tekanan dan ketidakpastian global. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan kerja sama ekonomi dan politik yang inklusif di berbagai forum internasional, termasuk D-8.

Baca juga : DPD Ingin Kebijakan Pusat Seirama Dengan Kebijakan Daerah

Langkah ini juga mencerminkan komitmen Indonesia memperluas ruang strategis di antara negara-negara berkembang, memperkokoh solidaritas Global South, serta menjadikan D-8 sebagai wahana memperjuangkan kepentingan bersama di tengah fragmentasi sistem internasional.

Sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027, Indonesia berkomitmen mendorong kerja sama yang berorientasi pada hasil nyata dan berdampak langsung. Fokus diarahkan pada penguatan interaksi ekonomi antarnegara anggota, penciptaan nilai tambah bersama, serta peningkatan keterlibatan komunitas usaha.

"Seluruh agenda Keketuaan ditujukan untuk menghasilkan manfaat konkret, berkelanjutan, dan dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha maupun masyarakat di negara-negara anggota D-8," pungkas pernyataan Kemlu RI.

Sejarah D-8

 D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi di antara negara-negara berikut: Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 pada tahun 2025.

Pembentukan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 diumumkan secara resmi melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan tanggal 15 Juni 1997.

Baca juga : BGR Logistik Indonesia Perkuat Layanan Logistik Di Wilayah Madura

Gagasan kerja sama antar negara-negara berkembang Muslim tersebut dicetuskan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Republik Turki saat itu, selama Seminar tentang “Kerja Sama dalam Pembangunan” yang diadakan di Istanbul pada Oktober 1996.

Kelompok tersebut membayangkan kerja sama antar negara yang membentang dari Asia Tenggara hingga Afrika.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.