RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengenai alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya. Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis, ia menegaskan bahwa efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
Kepala Negara mengungkapkan, pada tahap awal efisiensi, Pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp 308 triliun. Ia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari Pemerintah Pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo, seperti keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (19/3/2026).
Baca juga : Indonesia Tidak Gabung Aliansi Militer Mana Pun
Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut, ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (230 miliar dolar AS), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS.
"Jadi, angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sebanyak 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," lanjutnya.
Baca juga : KSP: Prabowo Siapkan Taklimat Publik Untuk Tangkal Disinformasi
Prabowo menyebut, efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai, masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Ia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
Baca juga : Prabowo: Pejabat Jangan Tutupi Persoalan, Selalu Bicara yang Manis-manis
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid-19 kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.