RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir tahun. Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Airlangga didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Airlangga menegaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Yang dimaksud adalah Pertalite dan Solar,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, harga BBM masih bisa dipertahankan selama harga minyak dunia tidak melampaui 97 dolar AS per barel secara rata-rata hingga akhir tahun. Di sisi lain, pemerintah menghadapi tekanan dari kenaikan harga avtur global. Saat ini, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April sudah mencapai sekitar Rp23.551 per liter.
Kondisi ini berdampak langsung pada biaya operasional maskapai. Avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya penerbangan.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah agar harga tiket pesawat tetap terjangkau.
Baca juga : BHS Apresiasi Harga BBM Tak Naik, Usul Subsidi Tepat Sasaran
Salah satunya melalui penyesuaian fuel surcharge oleh Kementerian Perhubungan menjadi 38 persen, baik untuk pesawat jet maupun propeller.
Sebelumnya, fuel surcharge hanya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeller. Meski demikian, pemerintah menahan kenaikan harga tiket agar tidak melonjak tinggi.
“Yang kita jaga adalah harga tiket. Kenaikan tetap di kisaran 9 sampai 13 persen,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen untuk tiket pesawat ekonomi domestik.
Nilai subsidi dari kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun per bulan. Jika berlaku dua bulan, totalnya sekitar Rp2,6 triliun.
Kebijakan tersebut akan dievaluasi sesuai perkembangan geopolitik global.
Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen untuk menekan biaya operasional maskapai.
Baca juga : Mujakkir Zuhri Nilai BBM Tak Naik Jaga Konsumsi dan UMKM
“Nilai bea masuk sebelumnya sekitar Rp500 miliar. Dengan kebijakan ini, diharapkan aktivitas ekonomi meningkat dan industri penerbangan lebih kompetitif,” ujar Airlangga.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, penyesuaian fuel surcharge sudah melalui koordinasi dengan maskapai.
Menurutnya, maskapai sempat mengusulkan kenaikan hingga 50 persen.
“Setelah evaluasi, kami tetapkan 38 persen sebagai angka yang ideal agar industri tetap berjalan dan daya beli masyarakat terjaga,” kata Dudy.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran subsidi energi masih aman hingga akhir tahun.
“BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Anggaran kita cukup,” ujarnya.
Pemerintah juga memiliki cadangan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih sekitar Rp420 triliun untuk mengantisipasi kondisi ekstrem.
Baca juga : Jamaludin Malik Dukung Stabilitas Harga BBM demi Jaga Ekonomi
Dalam sesi tanya jawab, Airlangga menyebut harga BBM non-subsidi masih dalam kajian.
Ia juga mengungkapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi akan berlaku sementara.
“Detail mekanisme sudah diatur oleh BPH Migas,” kata Airlangga.
Pemerintah berharap rangkaian kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.