RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menghapus kemiskinan ekstrem. Upaya ini dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan berkelanjutan.
Untuk itu, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri menggelar Forum Diskusi Aktual bertema penguatan peran Kemendagri dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean, mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan statistik. Menurutnya, isu tersebut berkaitan langsung dengan martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Baca juga : Kemenperin Perkuat Tata Kelola Lingkungan Di Kawasan Industri
Karena itu, penanganannya harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah pun telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas nasional yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Kemendagri memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan.
“Dalam konteks ini lah Kementerian Dalam Negeri memiliki posisi dan peran yang sangat strategis, yakni memastikan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara efektif di daerah. Melalui peran tersebut, diharapkan setiap kebijakan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Noudy di Horison Mangga Dua Jakarta pada Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, penghapusan kemiskinan ekstrem bukan pekerjaan jangka pendek dan tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan komitmen berkelanjutan, sinergi kuat antara pusat dan daerah, serta kepemimpinan efektif di tingkat lokal.
Baca juga : PLN dan Kejari Jakarta Barat Perkuat Pengamanan Aset untuk Keandalan Listrik
“Fokus utama dari seluruh upaya ini adalah memastikan hasil nyata yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Aris Ananta, menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda keadilan sosial, bukan semata persoalan ekonomi.
Ia menyebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menurunkan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Meski demikian, upaya menuju nol persen kemiskinan ekstrem dinilai tetap menjadi tantangan yang kompleks.
"Dalam ukuran pembangunan kita jangan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi ada juga keberhasilan kita untuk menguraikan kemiskinan," ujarnya.
Baca juga : Perkuat Kepemimpinan Dan Kinerja, Sekjen Kemenimipas Lantik Pejabat Baru
Aris menjelaskan, kemiskinan memiliki banyak dimensi sehingga tidak bisa ditangani dengan pendekatan tunggal. Pendekatan berbasis kapabilitas dinilai lebih efektif karena melihat kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan individu dalam menjalani kehidupan yang layak.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan jangka pendek. Lebih dari itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang memadai.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.